Kilaspapua, Sentani- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan Musyawarah rencana pembangunan tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Program,(RAP) Otsus tahun 2025 disalah satu hotel di Kota Sentani, Kamis (21/3/2024).
Sekda Jayapura, Hana Hikoyabi kepada wartawan mengatakan, Yang dibahas khusus Otsus dari dana yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang kini naik menjadi 210 Milliar.
“ Nanti berapa pembagiannya biar kepala Bappeda jelaskan. Berapa rincian untuk kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi ,” katanya.
Dalam penekanannya, Hana menyampaikan ada 3 dasar dari penganggaran yang dilakukan yakni, harus terwakili benar-benar pemberdayaan afirmasi dan proteksi Orang Asli Papua,(OAP). Jadi dana itu benar-benar harus berjalan sesuai dengan nafas sehingga bila dibreak down bisa dibuatkan dalam sebuah program.
“ Harus Nampak, terkait apa sih proteksinya dan apa afirmasinya termasuk pemberdayaannya dari alokasi 210 Milliar yang terimplementasi tahun ini. Jika tahun ini dilakukan Musrembang, maka setidaknya dokumennya dijadikan pengarah untuk pelaksanaan implementasi anggaran yang khususnya target-target Otsus harus tercapai ,” tekan Hana.
Hana menyebutkan, saat ini orang-orang Papua yang tinggal di 139 kampung pada 19 distrik ketika ingin mendapatkan pelayanan dirumah sakit masih ditemukan ada yang kecewa bahkan ada juga ditemukan ibu-ibu melahirkan tetapi saat itu darah habis sehingga tak tertolong dan akhirnya meninggal.
“ Belum lagi ada masyarakat yang patah tulang tak bisa operasi karena tak memiliki cukup uang. Itu masih dikesehatan. Belum di Pendidikan, khususnya anak-anak sekolah. Setiap ajaran tak bisa bayar uang sekolah sehingga tak bisa masuk sekolah dan membuat masyarakat asli Papua tak mampu. Makanya dengan dana Otsus yang naik tahun ini bisa memudahkan bagi anak-anak OAP mendapatkan Pendidikan dan kesehatan termasuk pemberdayaan ekonomi ,” sebutnya.
Maka ini disusun sekaligus dibahas programnya agar dana Otsus itu dibagi didalam bidang Pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi termasuk didalam bidang infrasuktur.
“ Tak dipungkiri disini infrasuktur memang sangat mahal namun dengan dibahas disini, akan dihitung secara baik bagaimana perhitungan sejumlah infrasuktur yang belum terkoneksi dikampung-kampung ,” ujarnya.
Kepala Bappeda,(Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, Musrembang Otsus ini dibagi dalam 2 tahapan. Khusus saat ini musrembang Otsus yang mengarah kepada regulasi UU No.2 PP 106 dan 107 ,PMK tentang bagaimana penyusunan RAP yang dibiayai dari dana Otsus.
“ Makanya yang hadir tokoh agama, pemuda, perempuan, masyarakat termasuk OPD yang menerima dana Otsus sehingga ada singkronisasi dan penyelarasan terhadap dana Otsus diperangkat daerah terutama OAP ,” ungkapnya.(Redaksi)
