Kilaspapua, Sentani – Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan diuraikan beberapa hal.
Pada pembukaan sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah,(Raperda) Kabupaten Jayapura tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,(APBD) tahun 2026 dan nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,(APBD) tahun 2026 yang digelar diaula DPRK Jayapura, Selasa (29/9/2026).
Dari laporan badan anggaran,(Banggar) DPRK Jayapura atas hasil evaluasi dan pembahasan rancangan Perda Kabupaten Jayapura tentang perubahan APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2026 yang diketuai, Ruddy Bukanaung, SE.
Jumlah target penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan APBD tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 1.850.041.509,00 yang keseluruhannya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran,(Silpa) tahun 2025. Terkait demikian maka DPRK Jayapura merekomendasikan agar TAPD menjelaskan sumber realisasi SILPA tahun 2025 yang telah dilaporkan didalam laporan realisasi semester 1 APBD tahun 2026.
Dalam dokumen rancangan perda tentang perubahan APBD tahun 2026 diperlihatkan pula bahwa jumlah pengeluaran pembiayaian daerah yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dalam merancang perubahan APBD tahun 2026 sama dengan jumlahnya dalam APBD tahun 2026 sebesar Rp 9.584.848.484,00. Target anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 1.100.000.000,00 dan untuk membayar cicilan pokok utang daerah yang jatuh tempo sebesar Rp 8.484.848,00.
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasi dalam pengelolaan keuangan daerah ini setelah perubahan APBD tahun 2026 maka DPRK Jayapura kembali merekomendasikan agar TAPD menjelaskan apakah penyertaan modal daerah dalam tahun 2026 ini seluruhnya dilaksanakan pada PT. Bank Papua ? . mengalokasikan pula penyertaan modal daerah pada BUMN yang lebih produktif seperti PT. Angkasapura sebagai pengelola bandara Sentani dalam bentuk kerjasama daerah dalam pembangunan dan pengelolaan pergudangan di Bandara Sentani yang disewakan kepada perusahaan penerbangan dan perusahaan jasa pengiriman barang sehingga dapat diperoleh PAD dalam jumlah yang lebih besar , “ katanya.(Redaksi)
