Kilaspapua, Jayapura – Yanni terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HKTI Provinsi Papua periode 2026 – 2031 pada musyawarah daerah,(Musda) HKTI dan pelantikan 9 DPC diseluruh Kabupaten Provinsi Papua, Kamis (1/10/2026).
Dihadiri, pengurus HKTI dari Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia seperti Wakil Ketua Umum Manimbang Kahariady, Prasetya Adhi Patria, Eptati Kamaruddin, dan Diana Widi Astuti.
Yanni kepada wartawan menyatakan menerima amanah tersebut dan siap bekerja keras dengan dukungan seluruh jajaran DPC yang ada. Yanni juga mengucapkan selamat kepada para ketua DPC yang baru dilantik.
Yanni selanjutnya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Ketua HKTI Provinsi Papua, serta mengurai berbagai kebijakan yang akan diambil dalam memperkuat kesejahteraan para petani.
Yanni meminta pengurus HKTI di daerah mengumpulkan data petani sebagai dasar menyusun program pertanian.
“Kalau datanya tidak ada, kita akan sulit bicara serius tentang kebijakan pertanian,” kata Yanni.
Data yang diperlukan, antara lain jumlah petani, luas lahan, komoditas, produksi, biaya usaha tani, ongkos angkut, harga jual, serta pasar hasil pertanian.
Yanni mengatakan kondisi pertanian di Papua berbeda di setiap daerah. Papua memiliki kondisi geografis yang beragam, sehingga kebijakan pertanian tidak harus dibuat seragam. Karena itu, setiap kabupaten harus menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan petaninya.
Jayapura memiliki sagu, kakao, pinang dan kelapa. Keerom memiliki padi dan jagung. Sarmi memiliki sagu, kakao dan kelapa. Mamberamo Raya dan Waropen memiliki potensi sagu. Kepulauan Yapen memiliki sagu dan kakao. Biak Numfor memiliki jagung, kedelai, ubi, kelapa dan sagu.
“Setiap daerah harus melihat kekuatannya sendiri. Kita lihat lahannya, petaninya, komoditasnya, biaya produksinya dan pasarnya. Dari situ kita tentukan apa yang layak dikembangkan,” ujarnya.
Menurut Yanni, produksi yang tinggi belum otomatis membuat petani sejahtera. Perhitungan harus sampai pada pendapatan petani setelah panen.
“Kalau panen meningkat tetapi petani tetap rugi, berarti ada masalah yang harus kita selesaikan,” katanya.
Lanjutkan Gagasan Presiden Prabowo
Yanni juga mengaitkan kepemimpinannya di HKTI Papua dengan perjalanan Presiden Prabowo bersama organisasi tersebut. Presiden Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum HKTI pada 5 Desember 2004.
Saat itu Presiden Prabowo sudah bicara tentang dua hal yang sangat jelas, petani harus sejahtera dan Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Ketika masih memimpin HKTI, Presiden Prabowo juga membawa persoalan yang sangat nyata kepada pemerintah. Benih, pupuk, permodalan, produksi dan posisi tawar petani.
Gagasan itu kemudian terus dibawa Presiden Prabowo dalam perjalanan politiknya, termasih dalam menyusun visi misi capres, hingga sampai menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dua dekade kemudian, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menyatakan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025.
Yanni mengatakan capaian tersebut harus diikuti kerja nyata di daerah. HKTI Papua diminta memperkuat pelaksanaan kebijakan pertanian pemerintah di tingkat petani.
Kepemimpinan HKTI di tingkat nasional saat ini berada di tangan Sudaryono untuk periode 2025–2030. Yanni menyebut Sudaryono sebagai penerus kepemimpinan organisasi setelah Presiden Prabowo dan bagian dari estafet perjuangan HKTI dalam mengawal kebijakan pertanian pemerintah.
Yanni memuji Mas Dar, panggilan akrab Sudaryono, sebagai tokoh yang memimpin dengan hati dan punya keberpihakan yang tulus terhadap nasib petani.
Selanjutnya, Yanni meminta DPC HKTI mengindentifikasi berbagai persoalan petani agar ketika berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya punya dasar yang kuat.
“HKTI Papua harus datang kepada pemerintah membawa data dan program penyelesaian. Jangan datang membawa keluhan,” ujarnya.
Ia menyebut benih, pupuk, modal, alat pertanian dan pasar sebagai persoalan yang harus ditangani sesuai kebutuhan setiap daerah.
“Kalau masalahnya benih, kita cari penyelesaiannya. Kalau pupuk bermasalah, kita bawa datanya. Kalau hasil panen sulit dijual, kita cari pasarnya. Jangan semua persoalan selesai di rapat,” kata Yanni.
Yanni juga meminta HKTI memberi perhatian kepada petani muda. Menurut dia, generasi muda akan masuk ke sektor pertanian jika usaha tersebut memberi penghasilan yang layak dan ruang untuk berkembang.
Ia meminta para Ketua DPC segera bekerja di wilayah masing-masing.
“Swasembada pangan sudah menjadi kebijakan negara. Tugas HKTI sekarang memastikan petani Papua ikut merasakan hasilnya,” demikian Yanni.(Rilis)
