Kilaspapua, Jakarta – Yanni mengusulkan perekrutan 480 putra-putri asli Papua untuk ditempatkan di 48 kementerian. Gagasan tersebut ditawarkan sebagai strategi memperkuat pertahanan nonmiliter Indonesia sekaligus mempererat hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.
Yanni mengungkapkan, gagasan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan jajaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Rabu (4/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Yanni didampingi Velix Vernando Wanggai dan Paulus Waterpauw, sesama anggota Komite Eksekutif. Rombongan BRIN dipimpin Muhammad Najib.
Yanni mengusulkan setiap kementerian merekrut sedikitnya 10 putra-putri asli Papua. Mereka dapat ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing kementerian sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di Papua.
Menurut Yanni, kehadiran orang Papua di kementerian tidak semestinya dipandang hanya sebagai pemberian kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP). Lebih jauh lagi, langkah tersebut merupakan investasi pertahanan nonmiliter bagi Indonesia.
“Ini investasi pertahanan nonmiliter. Kita sedang menyiapkan putra-putri Papua untuk ikut menjaga Indonesia dari dalam melalui keterlibatan langsung dalam pemerintahan pusat,” tegas Yanni saat menjelaskan kembali gagasannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, putra-putri Papua yang bekerja di kementerian dapat membantu pemerintah pusat memahami kondisi daerah secara langsung. Mereka juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah berdasarkan apa yang mereka lihat dan kerjakan.
Yanni menilai selama ini sejumlah program kementerian belum menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten. Ia mencontohkan, kunjungan pejabat kementerian ke Papua terkadang hanya sampai di ibu kota provinsi, tanpa menjangkau daerah terpencil seperti Intan Jaya.
Dengan adanya putra-putri Papua di setiap kementerian, pemerintah memiliki sumber informasi langsung mengenai kondisi masyarakat, wilayah adat, serta kebutuhan daerah. Mereka juga dapat menjadi jembatan komunikasi ketika muncul kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Agar masyarakat Papua merasa memiliki Indonesia, salah satunya dengan melibatkan putra-putri Papua dalam pemerintahan pusat. Mereka bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan menyampaikan langsung persoalan yang terjadi di daerah,” ujarnya.
Minta BRIN Kaji BLT Langsung dan Afirmasi Papua
Selain gagasan investasi pertahanan nonmiliter, Yanni menyampaikan sejumlah usulan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah dan menjadi bahan kajian BRIN.
Salah satunya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua yang telah berusia 17 tahun. Yanni mengatakan gagasan tersebut pernah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden kemudian meminta dirinya melakukan kajian.
Kajian tersebut telah dilakukan bersama akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen). Yanni juga kembali menyampaikan usulan itu dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 3 November 2026.
Ia meminta BRIN ikut memperkuat kajian tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi di Papua, termasuk Uncen dan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari.
Yanni menilai kebijakan Otonomi Khusus yang telah berjalan selama 25 tahun belum maksimal memberikan perubahan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Penggunaan dana Otsus juga masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran dan perencanaan yang belum memperhatikan skala prioritas.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan bantuan langsung dikaji sebagai salah satu alternatif untuk memastikan manfaat dana Otsus diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Yanni juga meminta BRIN memberikan masukan terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia mengusulkan agar MRP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi agar kepala daerah di seluruh tanah Papua berasal dari wilayah adat masing-masing.
Menurut Yanni, Papua memiliki sekitar 250 suku yang tersebar dalam tujuh wilayah adat. Penataan pemerintahan perlu memperhatikan karakteristik masyarakat, bahasa, budaya, dan kondisi sosial di setiap wilayah.
Ia juga menilai putra-putri Papua perlu mendapat afirmasi dalam rekrutmen TNI dan Polri. Standar rekrutmen perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus Papua agar semakin banyak anak muda setempat mendapat kesempatan mengabdi di daerahnya.
Yanni turut mengangkat persoalan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyoroti penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi serta praktik membawa kerabat ke dalam pemerintahan.
Ia juga menyoroti hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kerap tidak harmonis. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu perpecahan di lingkungan pemerintahan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ia meminta BRIN mengkaji persoalan tersebut, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap keberadaan jabatan wakil kepala daerah.
Sebagai tindak lanjut, Yanni meminta BRIN membangun forum dialog rutin dengan gubernur, bupati, wali kota, serta tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan di Papua.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat dan menghimpun masukan bagi penyusunan kebijakan.
Yanni menegaskan, riset mengenai Papua perlu menghasilkan rekomendasi yang menjawab persoalan di lapangan.
“Keterlibatan akademisi dan masyarakat daerah diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan,” tegas Yanni.(Rilis)
