Kilaspapua, Sentani – Anggota Komite IV DPD RI Dapil Provinsi Papua, Henock Puraro menyebutkan, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 di Kabupaten Jayapura yang digelar Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan,(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua diaula kantor Bupati Jayapura merupakan salah satu programnya terhadap literasi pengelolaan keuangan dan pembangunan dana desa.
Henock mengatakan, sesuai dengan UU MD3 memberikan kewenangan tentang pengawasan. Pengawasan dimaksud dilakukan kepada Menkeu dan seluruh jajarannya seperti, Bank Indonesia, Ojk dari pusat hingga ke daerah.
“ Beberapa waktu lalu rapat kerja dengan teman-teman Menkeu langsung oleh Menkeu dan meminta agar perlu ada semacam workshop atau literasi pendidikan tentang tata kelola keuangan. Kalau menggunakan keuangan ini, kalau belum pas lebih baik dibuat pelatihan supaya diperiksa kita memiliki pemahaman yang sama ,” katanya kepada wartawan usai workshop dibuka, Rabu (16/4/2025).
Jadi, sambung Henock bahwa, program ini dia minta kepada Menkeu kemudian memerintahkan jajaran yang membawahinya kemudian ditanggapi oleh BPKP.
“ Karena memang tugas memberikan literasi seperti ini ada di BPKP termasuk kejaksaan juga dihadirkan ,” ujarnya.
Henock mengungkapkan, inilah program yang bisa dibawanya di Kabupaten Jayapura, masih ada Kabupaten lain lagi tetapi dimulai dari sini dulu.
“ Ada juga 2 ton makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Sebagian sudah didistribusikan bahkan saya sendiri datang ke posyandu-posyandu langsung menyerahkannya. Sisanya akan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura ,” ungkapnya.(Redaksi)
