Kilaspapua, Sentani – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten,(DPRK) Jayapura menggelar pembukaan sidang paripurna II masa sidang DPRK Jayapura tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan laporan keuangan Pemerintah daerah,(LKPD) tahun anggaran 2024 diaula DPRK Jayapura, Rabu (9/7/2025).
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan keuangan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat didaerah ini. Pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan evaluasi.
“ Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah. Maka dalam peraturan Bupati No.9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,” ujarnya.
Ruddy menyebutkan, untuk itulah dalam sidang paripurna perhitungan anggaran ini, dewan perlu menghitung laporan realisasi anggaran laporan arus kas, neraca per 31 desember 2024 dan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan peraturan pemerintah No.8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah ,” sebutnya.(Redaksi)
