Kilaspapua, Yapen – BBM jenis pertalite mengalami kelangkaan di Yapen, kelangkaan ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan masyarakat di kabupaten kepulauan Yapen kesulitan untuk melakukan aktivitas.
Bahkan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite masyarakat harus mengantri di SPBU hingga berjam-jam, akan tetapi upaya itu pun terkadang sia-sia karena ketersediaan BBM pertalite habis.
Menjawab kelangkaan tersebut, Dodi Angriawan selaku SBM Rayon V Papua mengatakan, BBM jenis pertalite per 10 maret yang lalu telah di tetapkan menjadi BBM subsidi atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang kuotanya di tentukan.
“Memang Pertalite menjadi subsidi baru-baru ini kok, sehingga ada kuotanya, tadi saya sudah sampaikan regulasinya,” Kata Dodi Angriawan kepada Awak media usai mengikuti pertemuan dengan DPRD Yapen bersama pengusaha penyalur BBM di Ruang Rapat DPRD Yapen, Senin (30/5/2021).
Dodi menyampaikan, terkait pembelian menggunakan Jerigen hal itu di perbolehkan namun harus di barengi dengan rekomendasi dari pihak yang berwenang mengeluarkan.
“Mereka bisa mengisi BBM dengan menggunakan Jerigen seperti perikanan dan pertanian, masa perikanan harus membawa motornya kan ga logis!, tetapi harus ada rekomendasi dari yang mengeluarkan,” ucapnya.
Dia Berharap, setelah BBM ini menjadi subsidi peruntukannya jelas untuk masyarakat sesuai regulasi yang ada, jangan sampai BBM jenis subsidi ini di perjual belikan kembali.
Untuk kuota BBM Pertalite di kabupaten kepulauan Yapen sebut Dodi Angrawan bahwa tahun 2021 saat belum subsidi realisasinya pertahun sebanyak 12.000 Kilo Liter (KL) namun setelah menjadi BBM khusus penugasan kuotanya menjadi sekitar 10.000 KL ,Turun sekitar 12 persen .
” Ada penurunan 12 persen memang tetapi kita jangan dulu menyikapi karena kuota yang turun lebih kecil dibanding realisasi tahun 2021 , kita langsung menyikapi memang benar kurang ” ungkapnya.
Menurutnya sebelum mengestimasi kuota yang tersedia sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penertiban penyalurannya , jangan sampai ada penyalahgunaan dilapangan .
” Kalau ternyata kita sudah lakukan pengamanan , penertiban dilapangan dan didapati antrian berkurang ,tidak ada antrian lagi berarti kuota kita cukup , tetapi setelah kita tertibkan, masih juga ada antrian maka saya mohon kepada instansi terkait untuk menghitung kembali dan mengusulkan melalui Bupati kepada Dirjen Migas ” pintanya.
Dikatakan apabila Dirjen Migas menyetujui nanti endingnya BPH Migas mengeluarkan kuota tambahan jika memang disetejui , Pasalnya bila bicara subsidi berarti juga berbicara keuangan negara sehingga tidak mungkin penambahan kuota hanya pada satu wilayah melainkan pasti berdampak diseluruh Indonesia karena jumlahnya tidak kecil.
Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Yapen Anis Raubaba usai memimpin rapat pertemuan dengan pihak Pertamina mengatakan bahwa sejumlah sarana dan keterangan dari berbagai pihak telah diterima, maka dengan itu pihaknya akan secepatnya menyurati Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemenertibkan di lapangan. (Rich)
