Kilaspapua, Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw menyebutkan, kemiskinan ekstrem menjadi akar persoalan utama yang selama ini menghambat laju pembangunan di Tanah Papua.
Paulus bilang justru kemiskinan ekstrem juga penyebab berbagai program pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat ,” bilang Paulusa usai pertemuan koordinasi antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian PPN/Bappenas yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.
Maka itulah, pada pertemuan tersebut difokuskan pencarian solusi mendasar agar pembangunan Papua tidak terus berjalan lambat dan terjebak pada persoalan yang berulang.
“ Pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota menjadi forum penting untuk membedah akar masalah pembangunan Papua secara jujur dan menyeluruh.
Salah satu indikator yang disorot adalah rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih mencerminkan kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah Papua.
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan kami berhasil melakukan brainstorming terkait akar persoalan Papua. Dari hasil pembahasan, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan,” ucapnya.
Oleh sebab itulah, kemiskinan ekstrem tidak boleh lagi diperlakukan sebagai persoalan turunan, melainkan harus menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan.
Menurutnya, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, berbagai persoalan sosial akan terus muncul dan berpotensi memicu instabilitas, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegas mantan Kapolda Papua ini.
Soroti Ketersediaan Energi Listrik
Selain itu, Paulus juga menyoroti ketersediaan energi listrik sebagai fondasi penting untuk mempercepat pembangunan dan membuka pintu investasi di Papua.
Ia menilai keterbatasan infrastruktur kelistrikan menjadi penghambat utama berkembangnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua.
“Kalau pemerintah daerah ditopang secara serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Paulus juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga Provinsi.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar Musrenbang tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan politik, melainkan forum murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“ Bicara kepentingan rakyat secara murni bisa diwujudkan dengan membangun air bersih, membangun jalan antar kampung, membangun instalasi listrik, memperbaiki dan membangun sekolah hingga puskesmas ,” ujarnya.
Paulus menambahkan, seluruh masukan strategis ini telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan hasilnya mendapat respons positif.
Harapannya, dari hasil koordinasi tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi perencanaan pembangunan Papua ke depan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat ,” tambah Paulus.(Rilis)
