Kilaspapua, Jayapura – Merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja (wilker) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua secara bulanan mengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm).
Hal ini dipicu oleh semakin menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru dan ketidakpastian cuaca. Inflasi tahunan pada bulan Februari 2026 secara agregat menunjukkan adanya peningkatan, sebagai dampak dari low-base effect diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali di tahun 2026.
Selain itu, gejolak ketidakpastian global turut mendorong peningkatan harga emas perhiasan. Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Februari 2026 disebabkan utamanya oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan seiring terbatasnya pasokan pangan lokal.
Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi dan mendorong transformasi digitalisasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua di Kota Jayapura, 5 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan ekonomi, inflasi daerah, serta akselerasi penggunaan sistem pembayaran digital di Papua.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat strategi pengembangan digitalisasi transaksi daerah melalui penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung setiap kebijakan digitalisasi transaksi, memperkuat integrasi ekosistem digital dan meningkatkan volume transaksi non-tunai secara terukur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K. , S.H., M.H. menegaskan pentingnya penguatan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi dan sinergi TPID, penguatan Operasi pPasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) pada titik-titik strategis, serta penguatan komunikasi publik bersama media massa guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Selain itu, Gubernur Papua juga menekankan pentingnya penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Beberapa langkah yang didorong antara lain peningkatan sinergi penagihan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital, mendorong perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sert implementasi sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilaksanakan penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian inflasi daerah serta peningkatan ETPD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom.
Kedepan, diharapkan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua.(Rilis)
