Kilaspapua, Jayapura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berhasil menyabet dua kategori penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung khidmat di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, pada Senin malam (22/6/2026).
Dua penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh Pemkab Jayapura adalah: Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting (Terbaik Kedua) Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) (Terbaik Kedua)
Atas capaian tersebut, Bupati Jayapura Yunus Wonda menerima trofi penghargaan beserta dana insentif fiskal dengan total nilai Rp 4 miliar.
Rincian Pemenang dan Total Hadiah
Dalam dua kategori yang dimenangkan oleh Pemkab Jayapura, posisi tiga besar terbaik di tingkat kabupaten ditempati oleh daerah-daerah berikut:
1. Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Terbaik I: Kabupaten Mimika (Trofi dan uang Rp 3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Jayapura (Trofi dan uang Rp 2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Biak Numfor (Trofi dan uang Rp 1 miliar)
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
2. Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif)
Terbaik I: Kabupaten Mimika (Trofi dan uang Rp 3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Jayapura (Trofi dan uang Rp 2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Raja Ampat (Trofi dan uang Rp 1 miliar)
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Apresiasi Bupati Jayapura untuk Masyarakat dan OPD
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta intervensi aktif dari PKK Kabupaten Jayapura, khususnya dalam menekan angka stunting.
”Saya selalu sampaikan kepada media, saya dan Wakil Bupati hanyalah alat yang bekerja. Yang menggerakkan ini semua adalah masyarakat dan OPD. Ini adalah kejutan luar biasa bagi kami karena penilaian dan survei dilakukan secara independen tanpa sepengetahuan kami,” ungkap Yunus Wonda.
Yunus juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergi yang telah terbangun demi membawa perubahan besar di Kabupaten Jayapura. “Terima kasih kepada masyarakat yang selalu membantu. Perubahan ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi harus terus berlanjut siapapun bupatinya nanti,” tambahnya.
Mendagri: Insentif Fiskal Rp 64 Miliar Langsung ke RKUD
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menjelaskan terdapat empat kategori penghargaan krusial yang diberikan pada malam apresiasi tersebut, yaitu:
Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran
Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Kategori Pengendalian Inflasi
Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif)
Pada putaran ini, pemerintah pusat menyalurkan total dana insentif fiskal sebesar Rp 64 miliar yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing pemenang.
”Tambahan fiskal ini dulu namanya Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut wajib digunakan oleh kepala daerah untuk program-program kemasyarakatan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Mendagri.
Secara keseluruhan, pemberian insentif ini ditargetkan berjalan hingga tiga putaran dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 361 miliar demi memicu iklim kompetisi yang sehat antar-kepala daerah.
Penyesuaian Skema Kompetisi dan Transparansi Data di Papua
Mengingat wilayah Papua hanya memiliki dua kota administratif utama (Kota Sorong dan Kota Jayapura), Kemendagri melakukan penyesuaian skema kompetisi. Kabupaten yang berstatus sebagai ibu kota provinsi baru—seperti Nabire, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke—dilibatkan dalam kategori persaingan yang sama demi menjaga keseimbangan bobot kompetisi di enam provinsi se-Papua.
Tito Karnavian juga menjamin bahwa proses penilaian berjalan sangat objektif, transparan, dan berbasis data riil:
Indikator Makro (Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan): Dinilai langsung bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Tata Kelola Keuangan: Memanfaatkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Ditjen Bina Keuangan Daerah, termasuk pemantauan perkembangan BUMD.
Untuk menjaga akuntabilitas, kementerian menggandeng jaringan media sebagai mitra penyelenggara sehingga seluruh proses acara dapat disiarkan secara langsung (live streaming) serta dipublikasikan secara luas ,”tutupnya.(Rilis)
