Bertemu Wapres, PGGP dan PGGP-B serahkan hasil rekomendasi konferensi HPI Ke-167  

oleh -47 views
Wapres RI, K.H. Maruf Amin saat menerima rekomendasi konferensi HPI Ke-167 yang diserahkan PGGP dan PGGP-B .( Foto. Istimewa)

Kilaspapua, Jakarta- Wapres K.H. Maruf Amin didatangi pimpinan serta perwakilan gereja se-Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) dan PGGP Papua Barat.

PGGP merupakan lembaga bersama (oikumenis) serta forum dialog bagi gereja-gereja di Papua, representasi dari 58 denominasi gereja di Provinsi Papua dan 48 denominasi di Provinsi Papua Barat yang berasal dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah Papua.

Maksud dari kedatangan para pendeta ini adalah untuk menyampaikan dokumen rekomendasi hasil Konferensi Pimpinan-Pimpinan Gereja di Tanah Papua yang telah berlangsung pada 15-17 Februari 2022, di kota Jayapura, sebagai bagian dari peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 Tahun di Tanah Papua.

Berbeda dari peringatan HPI di tahun-tahun sebelumnya, rekomendasi yang dihasilkan dalam HPI kali ini turut dibawa oleh PGGP dan PGGP Papua Barat kepada Wakil Presiden RI sebagai Koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua sehingga berbagai aspirasi dari gereja-gereja di Papua dapat didengar langsung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.

Komunikasi antara sesama “ulama” ini pun menjadi bagian dari langkah Pemerintah Pusat untuk mengedepankan pendekatan sosio-kultural dan religius dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama sepanjang sejarah pembangunan Papua.

Pertemuan antara K.H. Maruf Amin dengan para pimpinan gereja Papua ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di tengah nuansa minggu perayan Paskah serta bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini, para “Kyai” Kristen dari Papua menyampaikan berbagai pandangan kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan kepada Wapres RI dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua melalui pendekatan-pendekatan humanis dan non-militer.

Para pimpinan gereja juga menegaskan komitmen untuk menjaga netralitasnya dalam menyikapi berbagai dinamika politik di Papua, merangkul seluruh pihak yang bertikai dalam rangka mewujudkan visi “Papua Tanah Damai”, serta fokus pada upaya pembangunan yang berdampak nyata pada kehidupan masyarakat lokal.

Dalam rangkaian pertemuan di Jakarta, Ketua Umum PGGP dan PGGP Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Wapres RI yang telah membuka ruang komunikasi dengan gereja-gereja di Papua sehingga dapat memberikan berbagai masukan serta turut terlibat dan berkolaborasi bersama Pemerintah dalam membangun Papua.

Lebih lanjut, Pdt. Hiskia Rollo menyampaikan bahwa penyelesaian berbagai masalah di Papua perlu dimulai dari yang termudah.

“Jangan sampai kita fokus kepada masalah yang berat sehingga pembangunan tidak berjalan! Jangan sampai kita fokus pada satu atau dua masalah saja, sehingga pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terabaikan. Mari kita bersatu untuk mengatasi masalah Papua mulai dari yang paling mudah dan bisa kita kerjakan”.

Sementara itu, Pdt. Shirley Parinussa menjelaskan tentang sejarah masuknya injil di Tanah Papua yang dimulai pada 5 Februari 1855 dan bagaimana peran strategis gereja sebagai pionir pembangunan di Tanah Papua dengan mendirikan sekolah-sekolah, sarana kesehatan dan perekonomian, serta membangun lapangan terbang untuk membuka akses ke daerah-daerah yang paling terpencil dan terisolir.

“Karya pekabaran ini pula yang meletakan dasar untuk hadirnya pemerintahan di Tanah Papua saat ini, Demi mengoptimalkan peran gereja dalam membangun Papua, salah satu langkah strategis utama yang telah ditetapkan dalam peringatan HPI tahun 2022 ini adalah rencana pendirian Papua Christian Center (PCC),” ucapnya.

Johny Banua Row, SE (Ketua DPR Papua) sebagai Ketua Panitia HPI tahun 2022 menjelaskan bahwa PCC merupakan rumah bersama bagi seluruh gereja di Papua untuk berdiskusi serta membuat kajian dan analisis, sekaligus titik temu untuk mensinergikan gereja dan pemerintah.

“sehingga karya pekabaran injil dapat mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua orang di Papua,” tutupnya.

Sementara itu menanggapi permintaan tokoh agama itu,  Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri.

“Pemerintah ingin bertemu berdialog di papua dengan gereja-gereja ini, tapi mereka pihak gereja lebih dahulu datang ke sini dan menyampaikan berbagai usulan konstruktif. Saya kira karena memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengajak para pengurus PGGP ikut membantu rekonsiliasi dan menghilangkan konflik di tanah Papua.

“Jadi menghilangkan konflik dan ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata dia.

“Oleh karena itu pemerintah bersama Gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang masih tersisa ini sebagai warisan masa lalu, ini akan kita carikan, kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini poin penting saya kira. Kemudian pendidikan, pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, lalu masalah ekonomi untuk terutama afirmasi terhadap orang asli papua,” tambah Wapres.

Peran gereja Papua, lanjut Ma’ruf, sangat penting tidak hanya untuk penyelesaian konflik melainkan juga untuk pembangunan di Papua.

“Peran gereja di Papua sangat penting dalam menghadapi bagaimana pembangunan yang berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian dan kesejahteraaan. Gereja mengusulkan berbagai perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang ekonomi juga,” pungkas Ma’ruf Amin.

Turut hadir dalam pertemuan di Istana Negara, Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM.  (Ketua Umum PGGP), Pdt. Shirley F.A. Parinussa, S.Th (Ketua Umum PGGP Papua Barat), serta Johny Banua Rouw, SE (Ketua DPR Papua sebagai Ketua Panitia Perayaan HPI ke-167). Sementara itu, Wapres RI turut didampingi oleh Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengenah), Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker), Staf Khusus Menteri Sosial dan Staf Khusus Menkop UMKM. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *