Kilaspapua, Sentani- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,(DPR Papua), Jhony Banua Rouw mengaku kecewa lantaran banyaknya temuan masalah venue yang belum diselesaikan.
“ Bagaimana bisa kita melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021, kalau masih banyak temuan masalah yang belum diselesaikan di setiap venue-venue yang ada,” tegasnya kepada wartawan usai memimpin rapat di Stadion Lukas Enembe di Kabupaten Jayapura, Kamis siang (29/7/2021) .
Untuk itulah, Ia telah melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini, dinas-dinas terkait dan pihaknya atas masih banyaknya hal-hal yang belum dikerjakan atau belum diselesaikan dengan baik.
“Dari hasil koordinasi ini ada banyak masalah yang kami temui seperti, akses jalan masuk venue yang belum diselesaikan, kemudian ada juga penataan wilayah yang belum diselesaikan, kemudian belum tersedianya air bersih dan listrik lalu ada juga venue yang belum bisa dipakai, kemudian ada juga pembayaran tanah yang belum diselesaikan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana PON mau dilaksanakan kalau ini semua belum diselesaikan,” ucapnya.
Lanjutnya, dalam rapat dengan Banggar dan TAPD yang berlangsung kemarin, pihaknya telah menyepakati bahwa semua yang telah menjadi temuan-temuan oleh komisi-komisi dan dinas-dinas, perlu ada kebijakan khusus.
“Oleh karena itu kami bersama TAPD memutuskan untuk bersama-sama melihat atau mengunjungi setiap Venue-venue, dengan tujuan bagaimana DPRP bisa membantu menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada dengan Pemerintah selaku pihak eksekutif,” katanya.
Disisi lain, Ia merasa kesal dan kecewa terhadap pihak eksekutif, karena pihaknya telah mengundang pihak eksekutif untuk bersama-sama mengunjungi setiap Venue-venue. Namun pihak eksekutif tidak hadir, sehingga pihaknya memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan di setiap Venue-venue.
“Dengan tindakan ini tentunya kami sangat kecewa, karena pihak eksekutif tidak menghargai undangan kami. Oleh karena itu, kami menunggu di waktu berikutnya. Tetapi jikalau memang pihak eksekutif mampu selesaikan persoalan ini, lakukanlah tapi saya mau kasih tahu bahwa pihak eksekutif tidak boleh menggunakan dana rakyat tanpa ada persetujuan DPRP. Karena DPRP adalah perwakilan rakyat,” tutupnya. (Tumbur Gultom)
