Kilaspapua, Jayapura- Direktorat Reserse Kriminal Khusus,(Ditreskrimsus) Polda Papua menggelar rapat koordinasi zoom meeting terkait percepatan penyerapan anggaran Provinsi, Kabupaten-Kota dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,(PEN) TA. 2021.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.
Untuk memantau penyelenggaraan, Program PEN di Provinsi Papua, Dit Reskrimsus Polda Papua melaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting di Ruang Cenderawasih Polda Papua terkait percepatan penyerapan dan penyaluran anggaran PC PEN Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA. 2021, Selasa (27/7/2021). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dir Krimsus Polda Papua Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh.,S.E.,M.M dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Alokasi anggaran Program Prioritas tahun 2021, pada pembangunan Infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun, terbagi dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp4,46 triliun, permukiman Rp650 miliar, dan perumahan Rp330 miliar.
“ Besarnya anggaran yang di keluarkan oleh Negara dalam Pandemi covid 19 melalui Program Pemulihan ekonomi Nasional memiliki resiko antara lain yaitu, Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, mark up harga dan kuantitas dan kualitas tidak sesuai, distribusi bantuan fiktif dan tidak tepat sasaran, manipulasi data, terjadi pungutan liar / potongan saat distribusi, rekayasa data dan manipulasi /rekayasa laporan perwabku,” ucapnya didalam release yang diterima Redaksi KILASPAPUA.COM, Selasa malam (27/7/2021).
Untuk mengurangi resiko yang terjadi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antara APH dan Aparat Pengawasan Keuangan Negara untuk meminta penjelasan tentang Mekanisme atau prosesdur pelaksanaan setiap program, pertukaran data informasi, asistensi/konsultasi dan dalam melakukan pengawasan dan pengawalan sehingga penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran tepat guna efektif dan efisien serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“ Sebagai realisasi Program Prioritas Kapolri yang disebut Presisi yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan Program 8 yaitu, Pemulihan Ekonomi Nasional . Kapolri memperkuat Satgas PEN Polri yang dipimpin oleh Dirtpidkor Bareskrim Polri selaku Kasatgas Pusat dan Dirreskrimsus Polda selaku Kasatgas PEN Daerah.
Polri bersama Kejaksaan akan manggil kepala daerah untuk mastikan percepatan penyerapan anggaran melalui pendampingan (insert, declare, assist, warning, strike) dan pengawasan penyerapan anggaran. Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Untuk realisai anggaran PC-PEN, pertama realisasi penyerapan anggaran belanja modal, program penanganan Covid-19, perlindungan kesehatan dan perlindungan Sosial dinilai masih rendah, Kedua diduga masih ada keraguan dalam realisasi penyerapan anggaran belanja modal, program penanganan Covid-19, perlindungan kesehatan dan perlindungan Sosial oleh Pemda karena khawatir menjadi permasalahan hukum.
Ketiga Instruksi Presiden RI kepada Kapolri untuk memastikan tidak ada masalah dalam distribusi Bansos dan Keempat Komitmen Polri untuk mendukung dan mengamankan pelaksanaan program PC-PEN.
Upaya Polri dalam mengamankan realisasi anggaran PC-PEN yaitu, memberikan kepastian hukum dan kelancaran penyerapan anggaran belanja modal, program PC-PEN, Perlinsos & Bansos, melakukan pemantauan, pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program PC-PEN, Perlinkes dan Perlinsos, mengutamakan upaya pencegahan, gakkum sebagai upaya terakhir dan Bersinergi dan kerjasama dengan stake holder, APIP dan APH lainnya,” tutupnya.
