Kilaspapua, Waropen – Puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2018 Kabupaten Waropen kembali melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Waropen, Senin (13/12/2021).
Para CPNS meminta kepastian dari Pemerintah Daerah dengan menyerahkan SK CPNS formasi 2018 serta pembukaan blokiran gaji yang ditutup sejak bulan september lalu. aksi dimulai dengan long mars dari kampung Sanggei menuju kantor bupati Waropen dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam penyampaian aspirasi ini, para CPNS harus merasa kecewa karena pihak yang berwenang memberikan penjelasan terkait tuntutan mereka tidak berada di tempat, para peserta aksi hanya diterima oleh Asisten 1 Pemerintahan, kepala Bapeda dan Kepala Satpol-PP.
Herman Wenggei selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan kali ini merupakan aksi demo yang kesekian kalinya ke pemerintah daerah maupun ke pihak legeslatif, namun belum menemukan titik terang terkait status calon pegawai negeri sipil. Akibatnya berdampak ke kebutuhan hidup sehari-hari terlebih dalam perayaan natal saat ini.
“kami sudah melakukan beberapa upaya terhadap pemerintah daerah maupun legeslatif namun hingga hari ini tidak ada kejelasan pasti dari pemerintah daerah maupun dari lembaga DPRD terkait status kami, karena penyampaian kepala badan kepegawaian pada tanggal 13 oktober yang lalu dimana status CPNS 451 belum dinyatakan sebagai calon pegawai negeri yang berakibat kelangsungan hidup keluarga kami sehari hari, karena kami butuh makan,” ucap Herman Wenggei.
Dengan aksi lanjutan ini, Herman berharap pemerintah daerah secepatnya dapat menjawab aspirasi CPNS formasi 2018 dan Ia memastikan akan kembali melakukan aksi yang lebih besar apabila tidak ditindak lanjuti.
“harapan kami ke pemerintah supaya tidak hanya mendengarkan aspirasi kami tetapi menindak lanjuti dan menjawab aspirasi kami sesuai tuntutan kami, apabila tidak menjawab, saya akan pastikan kami akan kembali lagi menuntut apa yang menjadi hak kami, aspirasi kami hanya dua yakni menyerahkan SK dan membuka pemblokiran gaji bagi kami,” harapnya.
Herman menjelaskan, sebahagian CPNS formasi 2018 telah menerima gaji pada bulan Agustus yang lalu, namun pada bulan september terjadi pemblokiran oleh pemerintah dengan alasan belum adanya SK CPNS sebagai dasar penerimaan gaji.
“pembayaran gaji per bulan agustus itu berdasarkan nota penetapan NIP sama surat pengantar penempatan, itu yang disampaikan pihak BKPL sebagai dasar pembayaran hak kami pada bulan agustus namun SK nya belum ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, kata Herman kepala BKPL sempat menunjukkan SK kepada CPNS namun belum ditandatangani akan tetapi, dengan tenggang waktu yang sudah 2 bulan berlau juga belum di tandatangani oleh pejabat yang berwenang.
“dengan interval waktu dari 13 oktober hingga hari ini tepat dua bulan, SK belum ditandatangani kok bisa interval waktunya selama itu, kami hanya 432 yang sudah resmi dinyatakan dari BKN sedangkan kami tidak tau menau terkait teman-teman yang kurang, yang jelas kuota kami 451 di kabupaten Waropen, yang terima nota 432 yang lain kami tidak tau urusannya dimana,” jelasnya.
Namun disampaikan Herman, pihaknya memohon jangan karena beberapa CPNS yang belum diakomodir mengakibatkan nasib dari 432 CPNS formasi 2018 menjadi tidak mendapat kepastian hingga saat ini.
“kami memohon jangan lantaran mereka menjatuhkan nasib kami yang 432 yang sudah menerima nota tanggal 5 juli 2021,” Pungkasnya.
Hal yang juga menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, adanya jatah beras yang selalu mereka terima setiap bulannya sejak Agustus hingga Desember 2021 sebanyak 10 kg, atas dasar apa dan anggarannya dari mana.
“yang pertanyaan bagi kami, jatah beras itu perbulan anggarannya dari mana sehingga kami bisa dapat, sedangkan gaji kami diblokir tetapi jatah beras kami dapat,” tandas Herman.
Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan Setda Waropen Jaelai,AP.,MSI. Saat di konfirmasi di ruang kerjanya disela-sela aksi demo menyampaikan bahwa tuntutan aksi demo CPNS sudah diterima dan akan disampaikan ke pimpinan daerah begitu juga ke pejabat teknis kepegawaian, karena pejabat yang berwewenang memberikan penjelasan tersebut tidak berada ditempat.
“mereka sudah datang ke kami dan sudah menyampaikan kepada kami tuntutannya tentang proses penyelesaian SK dan proses pembayaran gaji mereka, namun belum bisa kita jawab karena kepala BKPL belum berada di tempat dan kami akan menyampaikan ke pak Bupati untuk nanti memberikan jawaban yang pasti kepada adek – adek calon CPNS yang saat ini melakukan aksi tersebut,” Ucapnya.
Aksi yang berjalan kurang lebih selama 4 jam dihalaman kantor Bupati ini berlangsung damai dengan pengawalan pihak kepolisian dan Satpol-PP kabupaten Waropen, Kapolres Waropen AKBP Naharuddin Sempat hadir menemui demonstran dan mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan. (Rich)
