Kilaspapua, Sentani- Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan forum peduli kemanusiaan Kabupaten Jayapura mendesak dewan perwakilan rakyat daerah,(DPRD) Kabupaten Jayapura untuk membentuk panitia khusus,(Pansus) guna menindak lanjuti rekomendasi LHP BPK RI Provinsi Papua sebesar Rp 53 Milliar dana bencana dari Rp 275 Milliar lebih sejak 3 September 2020. Hal itu diketahui dari aksi demo damai digelar di Halaman DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/6/2021).
Ketua forum peduli kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Manase Bernard Taime kepada wartawan mengatakan, kami desak segera bentuk sehingga kami datang ke DPRD.
“ Sebelumnya, salah satu anggota dewan sebutkan bahwa, Pansus kemanusiaan dana banjir bandang tidak penting,” katanya.
Lanjutnya, dana bantuan dari BNPB diketahui telah masuk di kas daerah pada tanggal 3 September 2020. Itu bukan dana silpa tetapi dari pusat untuk masyarakat apalagi memiliki batas waktu penggunaannya sampai pada tanggal 31 September 2021. Bila tak digunakan, maka dana akan dikembalikan.
“ Kami sudah tunggu lama, tetapi tidak ada jawaban sehingga kami naik ke DPRD. Bila tuntunan kami tak dijawab, maka kami akan kembali dihari Jumat tentunya dengan jumlah lebih besar bahkan menghadirkan para ondofolo Oase ,” ucapnya didampingi Sekretarisnya, Jhon Mauridz Suebu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengungkapkan, desakan forum peduli kemanusiaan membentuk Pansus tentunya harus sesuai mekanisme dilembaga DPRD.
“ Didesak, tentunya kami tak bisa semudah itu membentuk sebab saat ini jadwal di DPRD terkait sidang paripurna LKPD. Selesai itu, baru kita bisa jadwalkan untuk membentuk Pansus. Pembentukan Pansus bukan karena desakan sebab di DPRD ada mekanisme namun aspirasi masyarakat tetap akan kami perhatikan dan tindak lanjuti karena DPRD merupakan bagian dari rakyat,” tutupnya. (Redaksi)
