Kilaspapua, Sentani – Bupati Jayapura, Yunus Wonda menyebutkan, banyak catatan dari DPRK kepada Pemerintah sehingga diwajibkan kepada seluruh kepala dinas hadir disetiap sidang yang digelar DPRK Jayapura.
“ Hal ini sudah saya sampaikan kepada asisten 1 minta bahkan wajibkan seluruh kepala dinas harus hadir apalagi dalam sidang APBD ,” sebutnya kepada wartawan usai mengikuti Rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRK Jayapura terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban,(LKPJ) penjabat Bupati Jayapura T. A 2024 diaula sidang DPRK Jayapura, Senin (5/5/2025).
Bupati mengatakan, dari sidang LKPJ ini ada beberapa catatan yang disampaikan yang dikemas rekomendasi DPRK. Itu harus ditindaklanjuti sebab DPRK itu adalah mitra dan bukan bawahan Bupati dan wakil Bupati.
“ Dari catatan yang disampaikan tadi, itu akan menjadi atensi kita sehingga disidang berikut catatan itu hilang. Maka itu, penting menindaklanjuti apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRK agar kedepan ada setidaknya perubahan-perubahan yang berarti,” katanya.
Sementara, Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung mengharapkan 32 point rekomendasi yang disampaikan itu kiranya dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dan wakil Bupati Jayapura dalam kedepannya melakukan perbaikan-perbaikan atau penguatan-penguatan pada pemerintahan daerah.
“Harapannya, melalui rekomendasi ini bisa mendapatkan kebaikan bagi masyarakat ,” harapnya.(Redaksi)
