Kilaspapua, Sentani – Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK) menggelar kegiatan koordinasi dengan anggota DPRK Jayapura tentang perbaikan tata kelola pemerintahan daerah diaula DPRK Jayapura, Jumat (11/7/2025).
Kasatgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi,(Dit.Korsup) KPK, Nurul Icksan Alhuda kepada wartawan mengatakan, hal ini penting sebab selama ini perencanaan dan pengganggaran yang didorong KPK banyak peran DPRK didalamnya.
“ Makanya kita sentuh artinya menggelar kegiatan koordinasi, sehingga DPRK menjadi tahu keterlambatan APBD hingga berimbas keterlambatan pokok pikiran,(Pokir) DPRK itu sendiri termasuk pokir yang disampaikan tidak sesuai ketentuan ,” katanya.
Nurul menyebutkan, keterlambatan APBD menyebabkan dampak yang panjang, contohnya, APBD lambat menyebabkan pekerjaan lambat terlebih menyangkut infrastrukur. “ Nanti kalau infrastruktur lambat akhirnya pekerjaan dilakukan buru-buru hingga menyebabkan pemilihan vendor menjadi sembarangan dan pengawasannya kurang. Makanya penting ketepatan waktu penting ,” sebutnya.
Sementara, Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan, kegiatan ini penting sebab tindakan-tindakan preventif seperti ini harus kita dorong sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan tindakan korupsi ,” katanya.(Redaksi)
