Kilaspapua, WAROPEN – Musyawarah Besar (Mubes) Ke-IV Dewan Adat Waropen Tahun 2025 resmi dibuka, menandai babak baru dalam sinergi antara hukum negara dan hukum adat di “Negeri Seribu Bakau”. Mengusung tema “Penegakan Hak-Hak Menuju Era Baru”, forum tertinggi masyarakat adat ini menjadi momentum strategis untuk merevitalisasi peran adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap seremonial.
Acara yang berlangsung mulai 26 hingga 29 November 2025 ini dihadiri oleh tokoh sentral dari Dewan Adat Papua (DAP), Pemerintah Kabupaten Waropen, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., menegaskan posisi strategis Dewan Adat sebagai mitra sejajar pemerintah dalam menjaga harmoni dan akselerasi pembangunan. Bupati Mote memaparkan data konkret terkait tantangan dan potensi wilayah yang harus dikelola bersama.
”Kabupaten Waropen memiliki luas wilayah 10.849 km² dengan jumlah penduduk 42.000 jiwa. Kita memiliki 25 anggota DPRD dan kini telah berkembang menjadi 100 kampung definitif. Hari ini, saya umumkan bahwa Kampung Koweda di Distrik Masirei resmi ditetapkan sebagai kampung definitif setelah perjuangan panjang,” tegas Bupati Mote.
Ia menekankan bahwa visi Waropen Bangkit, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan hanya bisa dicapai jika pemerintah tidak menutup telinga terhadap suara adat. Pemerintah membuka ruang dialog. Kritikan dan perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun tujuannya satu “keputusan terbaik demi masa depan Waropen,” tambahnya.
Kemenkumham : Pembangunan Berperspektif HAM
Hadir mewakili Menteri Hukum dan HAM RI, Direktur Penguatan Kapasitas Aparatur Negara, Novie Soegiharti, memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan pembangunan di Waropen. Menurutnya, Waropen telah mempraktikkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) secara organik.
”Masyarakat adat bukan objek, melainkan subjek pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam setiap keputusan strategis,” ujar Novie.
Ia secara khusus menyoroti inklusivitas di Waropen, termasuk peran perempuan dalam kepemimpinan politik dengan adanya Ketua DPRK perempuan. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa Waropen telah berjalan di jalur kemajuan yang sensitif gender dan menghormati hak dasar.
”Waropen tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya identitas dan martabat. Pembangunan harus maju, namun tetap berpijak pada akar budaya,” pesan Novie sebelum membuka acara secara resmi dan meresmikan Festival Seribu Bakau serta pameran ekonomi kreatif.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, Yohanes Ronsumbre, S.Sos., mengingatkan peserta Mubes akan sejarah panjang perjuangan adat sejak Kongres Rakyat Papua tahun 2000. Mubes IV ini disebut sebagai langkah krusial untuk memperkuat struktur kepemimpinan adat di tingkat lokal.
”Inti perjalanan ini adalah revitalisasi sistem sosial budaya. Kepemimpinan adat harus menjadi pilar identitas, penjaga tanah dan hak ulayat, serta penyangga tatanan sosial,” ujar Yohanes.
Ia menyerukan kepada lima suku besar dan seluruh masyarakat adat Waropen untuk bersatu, menyingkirkan ego sektoral, dan menyusun langkah strategis demi masa depan generasi Papua.
Revitalisasi dari Kampung
Mubes IV ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang menyentuh akar rumput, sesuai subtema yang diusung : “Menata Diri Mulai dari Keret, Membangun Hidup dari Kampung.”
Dengan sinergi antara kekuatan pemerintah daerah yang terbuka, dukungan regulasi dari pusat, dan legitimasi kultural dari Dewan Adat, Waropen optimis melangkah menuju era kebangkitan yang bermartabat.
(Tim Redaksi)
