Berkas Perkara 6 Tersangka Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga di Mimika Segera Rampung

oleh -81 views
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman, S.I.P., M.H .(Foto. Pendam XVII/Cenderawasih)

Kilaspapua, Jayapura- Berkas perkara kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga dari Kabupaten Nduga yang melibatkan Oknum prajurit TNI tanggal 22 Agustus 2022 di SP-1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimima segera rampung. Hal itu diketahui, setelah Pomdam XVII/Cenderawasih menerima berkas perkara Mayor HFD untuk dilakukan penelitian.

“ Berkas masih akan dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan formil dan materiilnya. Setelah itu siap dilimpahkan ke Kaotmilti IV-Makassar untuk disidangkan. Sedangkan, berkas perkara Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu ROM saat ini  masih proses resume dan melengkapi administrasi berkas perkara. Rencananya hari Rabu tanggal 21 September 2022 akan dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan penelitian syarat formil dan materiil setelah itu dilimpahkan kepada Kaotmil IV-20 Jayapura untuk disidangkan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman, S.I.P., M.H dalam release yang diterima Redaksi KILASPAPUA.COM, Senin (19/9/2022).

Sementara untuk proses penyidikan, Kapendam menyebutkan, saat ini telah selesai. Menyusul, berkas perkara segera dirampung.

“ Dari ke-enam Prajurit tersebut, saat ini 3 orang telah berada di Instalasi Tahanan Militer di Waena, Jayapura, Mayor Inf HFD, Pratu RAS dan Pratu RPC. Sementara 3 orang lainnya masih berada di Subdenpom Timika yakni, Kapten Inf DK, Praka PR ,Pratu ROM,” sebutnya.

Kapendam menegaskan, masing-masing para Oknum Prajurit TNI AD dikenakan pasal berlapis, untuk tersangka Mayor Inf HFD disangkaan pasal Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP  jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Psl 126 KUHPM jo 148 KUHPM. Sedangkan orang 5 tersangka yakni,, Kapten Inf DK,  Praka PR, Pratu RPC, Pratu RAS, Pratu ROM disangkakan Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo  406 ayat (1) KUHP jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegasnya.

Kapendam menambahkan, sebagai bentuk transparasi dan akuntabilitas Proses Hukum, maka dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Komnas HAM RI agar diperoleh keadilan dan kepastian Hukum dari semua pihak.

“ Komnas HAM RI telah memeriksa para terdakwa 3 orang di Instalasi Tahanan Militer di Waena dan 3 orang di Subdenpom Timika,” tambahnya.(Pendam XVII/Cenderawasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *