Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan, krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis social yang pada puncaknya melahirkan krisis kepercayaan. Agenda reformasi ketika itu adalah pergantian kepemimpinan, yang dipandang sebagai pangkal persoalan-persoalan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan memberikan arah baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejeni lainnya, dan juga Menteri Sosial (Julian P Batubara) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan social di Kementrian Sosial, semakin memberikan kesan bahwa regulasi tidak menjadi jaminan.
Korupsi yang tentunya menjadi indikator paling utama yang menjadikan pilar-pilar bangsa Indonesia akan runtuh (decline). Budaya korupsi telah merusak sistem dan birokrasi di Indonesia, sehingga berpengaruh negatif pada kinerja dan moral manusia Indonesia. Karena itu, dalam memberantas korupsi dan proses penegakan hukum diperlukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum.
Praktik korupsi itu dilakukan secara terorganisir. Praktik korupsi dapat dilakukan secara mulus dengan cara-cara kolusi, melalui rekan terdekat. Praktik korupsi terkadang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan memberikan kesempatan untuk memenangkan suatu proyek atau tender dari program-program di kementerian negara, yang mana proyek itu diberikan oleh temen terdekat atau koncoisme.
Suburnya budaya korupsi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, disebabkan beberapa faktor dalam diri internal manusia Indonesia? Pertama, persoalan korupsi sejatinya terletak dalam mentalitas diri manusia. Mentalitas manusia yang buruk lah, yang selalu merasa kekurangan (unsatiabale mentality). Hidup manusia di dunia ini akan tidak pernah puas, itu sifat manusia.
Budaya korupsi dilakukan karena pejabat publik dan elite politik tidak pernah menghargai kerja keras, disiplin dan rasa bertanggung jawab. sehingga menyebabkan tumbuhnya mentalitas nrabas dan instan. Dengan begitu, akan menyeret dalam perilaku korupsi. Mentalitas nrabas telah menjadikan pejabat publik tidak memiliki rasa malu (shamless), atau perasaan dosa, kuwalat atau karma yang akan divoniskan Tuhan pada orang yang mengkorupsi uang negara. Nilai-nilai itu telah lenyap dan hilang dalam pikiran mereka. Mereka lebih mementingkan nafsunya untuk membahagiakan.
Kedua, persoalan korupsi itu terletak dari rendahnya manusia dalam menjaga moral dan martabatnya. Pejabat publik dan elite politik telah kehilangan bathin dan nalar sucinya untuk dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan buruk. Moralitas pejabat terkikis akibat dirasuki oleh hasil keringat yang tidak halal. Hal ini sehingga murka dan kebiadaban manusia yang mengarahkan pada tindakan praktik korupsi. Moralitas adalah benteng terakhir dalam membangun kejujuran. Apabila pejabat publik dan elite politik tidak memiliki pertimbangan moral dalam menjalankan tugas pengabdian negara. Pancasila tidak pernah dijadikan pijakan dalam setiap mengambil keputusan atas persoalan kebangsaan maka runtuhlah pilar-pilar demokrasi di Indonesia.
Ketiga, Persoalan korupsi itu muncul karena elite politik dan pejabat publik tidak pernah mempedulikan dan menghargai, menghormati nilai-nilai Pancasila yang telah diusung oleh para founding father. Pejabat publik dan elite politik tidak cukup memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan juga sila-sila yang lain sejatinya dapat membangun kesadaran kritis bagi wakil rakyat untuk tidak melakukan korupsi. Mereka yang melakukan praktik berarti telah mencederai keberadaan Ketuhanan Yang Maha Esa, Rasa Kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, rasa kerakyatatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan dalam hikmat kebijaksanaan, dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila, tetapi perilaku korupsi masih tumbuh subur dilakukan pejabat publik dan elite politik. Sungguh paradoksal sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (weltanschauung) manusia Indonesia sebenarnya telah memberikan petunjuk hidup.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakekatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis dan holistic. Pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai filsafat yang mengadung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasar pada nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima dasar yang digunakan sebagai cerminan kepribadian bangsa.
Indonesia memiliki sebuah cerita romantisme soal sosok pemimpin yang memilih hidup seperti seorang asketis. Kasman Singodimedjo menjulikinya sebagai sosok “Leiden Is Lijden” sosok itu tak lain adalah Haji Agus Salim, sebagaimana diceritakan oleh Mohamad Roem dalam bukunya “Bunga Rampai Dari Sejarah”. Haji Agus Salim adalah seorang pemimpin, dan pejuang kemerdekaan yang hidupnya identic dengan penderitaan. Ia hidup bersahaja bersama keluarga kecilnya. Penderitaannya lebur dalam kepemimpinannya dan kepemimpinannya lebur dalam penderitaan. Kepemimpinan dan penderitaan tokoh yang juga jurnalis ini menyatu dalam “Leiden Is Lijden” bahwa memimpin adalah menderita.
Oleh karenanya, pemimpin dan tokoh bangsa baik eksekutif, legislative dan yudikatif harus bisa menjadi contoh atau panutan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting karena dari keteladanan pemimpinlah yang dapat menunjukan bahwa mereka itulah pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengingkutinya karna pada hakekatnya kepemimpinan adalah keteladanan.
Penulis : Aliapsyi Ade Seberan
