Kilaspapua, Jakarta- Asosiasi kepala daerah Tabi – Saireri bertemu untuk kedua kalinya dengan Kementerian Dalam Negeri,( Kemendagri) yang diterima langsung oleh Direktorat Jenderal,(Ditjen) Otonomi Daerah di Jakarta.
Sekertaris Asosiasi Kepala Daerah Tabi- Saireri, Tonny Tesar, S.Sos kepada Kilaspapua.com mengatakan, khususnya untuk Provinsi Papua di bagian utara (Tabi dan Saireri ) terakomodir dalam kebijakan pembangunan nasional. Itu sebagaimana, hasil pertemuan yang kedua kalinya apalagi, kali ini saat pertemuan bersama 5 kepala daerah antara lain, Wakil Walikota Jayapura, Ir.Rustam Saru, MM, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, Bupati Sarmi, Edward Fonataba, Pimpinan DPR Papua, Johny Banua Rouw, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dan Kadis PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam,” katanya,Jumat (21/2/2020).
Lanjutnya, pertemuan kali ini hanya sebatas audiensi dengan kemendagri sekaligus menegaskan bahwa, pihaknya sangat bersungguh sungguh menyampaikan aspirasi agar ditindak lanjuti
“ Wilayah Saireri itu meliputi, supiori, biak, Kepulauan Yapen, dan Waropen sementara wilayah Tabi meliputi, Sarmi, Mamberamo Raya, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kota jayapura,” ujarnya.
Tonny Tesar yang juga sebagai Bupati Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa, Pemerintah Pusat pada prinsipnya menerima semua masukan dan akan mengkajinya melalui wilayahan administrasi masing-masing. Sedangkan, pertimbangan lainnya seperti kelengkapan dokumen terkait kepastian jadi atau tidaknya tentunya akan dituangkan dalam Undang- Undang, dalam hal ini keputusan tersebut ada di Senayan atau Parlemen.
“Arahan dari menteri sendiri adalah semua aspirasi dari Papua ditampung sebanyak-banyaknya kemudian dikaji lalu disampaikan kepada Presiden untuk diteruskan kepada lembaga legislatif guna dibahas untuk mendapatkan persetujuan,” jelasnya.
Soal banyaknya pemahaman pemekaran wilayah di Papua, Tonny Tesar menghimbau kepada masyarakat Papua khususnya di Wilayah Tabi- Saireri bahwa usulan pemekaran ini, adalah untuk kemajuan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat ditanah Papua. Bukan untuk kepentingan jabatan sekelompok orang, karena kesejahteraan di tanah papua adalah salah satu solusi terbaik yaitu dengan membentuk daerah otonomi baru. Sehingga perbedaan pendapat di dalam masyarakat secara demokrasi dapat dipahami,” ucapnya.( Andre)