Kilaspapua, Sentani- Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Papua melalui BPJS Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan Forum Komunikasi dan Monev Atas Penyediaan Faskes, Sarana Prasarana dan SDM Faskes dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Jayapura.
Pertemuan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Kabupaten Jayapura Gunung Merah Sentani, Rabu (16/11/2022).
Hadir mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elphyna Situmorang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Djamal Adriansyah dan OPD terkait.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jayapura Anita Panggabean menjelaskan jika pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah berjalan di Kabupaten Jayapura.
“Jadi ada beberapa sekmen, salah satunya itu sekmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anita Panggabean, Rabu (16/11/2022).
Dikatakannya, untuk saat ini sudah ada 12000-an pegawai yang seratus persen iurannya ditanggung pemerintah daerah, dan itu adalah mereka yang membutuhkan.
“Jadi ketika itu dilakukan verifikasi oleh pemda dan mereka layak maka merekalah yang akan didaftarkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan ini,” tambahnya.
Selain sekmen PBI APBD, kata Anita, ada sekmen-sekmen lainnya seperti sekmen PPU (Pekerja Penerima Upah) seperti ASN, swasta, kemudian PBPU atau mandiri, dan ada juga yang BP (Bukan Pekerja/investor dll).
“Dengan cakupan kepesertaan yang ada di Pemkab Jayapura untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 95,22 Persen,” ujarnya.
Sementara itu Direktur RSUD Youwari Dr. Petronela Risamasu mengatakan pertemuan menjadi evaluasi pelayanan selama ini dan beberapa kendala di lapangan.
“Kami tadi juga sudah menyampaikan beberapa poin, yang pertama tentang alur, ini juga perlu edukasi terus kepada masyarakat yang peserta BPJS kalau datang ke rumah sakit,” ucap Direktur RSUD Youwari, Dr. Petronela Risamasu.
Direktur RSUD Youwari yang akrab disapa Dokter Mala ini menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana menangani orang sakit, untuk yang kepesertaannya yang tidak aktif, dan bagaimana cara mengaktifkannya.
Hal-hal lain yang ditemui di lapangan, salah satunya juga terkait pemberian obat-obat kronis, karena ada Program Rujuk Balik (PRB). Dan ada obat-obat yang tidak bisa didapatkan di apotek kerjasama.
“Kami di rumah sakit sendiri melihat, kalau masih ada pasien yang kami rawat dari kalangan tidak mampu dan belum punya kepesertaan, ini bagaimana caranya supaya bisa dijamin. Itu yang tadi kita diskusikan. Mudah-mudahan evaluasi ini ada manfaatnya,” kata Dr. Mala berharap.
Ia berharap setelah pertemuan ini akan ada kebijakan yang bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Dr. Mala juga mengakui jika saat ini pihaknya sedang mengupayakan mempercepat layanan untuk proses pengajuan klaim jika ada pasien BPJS yang datang berobat, pelayanan yang dilakukan harus segera diajukan untuk pembayaran klaimnya, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” tutupnya. (RZR)
