Kilaspapua, Sentani – Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung menyebutkan, postur APBD tahun 2026 dari sisi pendapatan dan belanja ada penurunan. Ini disebabkan dampak dari kebijakan nasional dalam hal desentralisasi anggaran. Dimana, anggaran diturunkan sebagian ke daerah dan sebagian lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“ Pada prinsipnya kami daerah siap untuk menyesuaikan anggaran yang disalurkan tersebut. Rinciannya, postur pendapatan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1.261 Milliar sedangkan dari belanja 1.250 Milliar ,” katanya kepada wartawan usai Rapat paripurna penandatangan nota kesepahaman,(MoU) Pemerintah daerah dan DPRK Jayapura terhadap KUA – PPAS tahun anggaran 2026 diaula DPRK Jayapura, Senin (13/10/2025).
Jadi, sambung Ruddy dengan kebijakan itu tentu akan ada surplus anggaran sebesar Rp 11 Milliar. Tentunya itu memberikan respon positif bagi DPRK Jayapura terlebih adanya kebijakan surplus yang ditempuh pemerintah daerah mengingat kita memiliki kewajiban peminjaman daerah yang mesti diselesaikan.
“ Dari posisi surplus itu, bisa digunakan menyelesaikan pembiayaian kewajiban daerah ,” ujarnya.
Ruddy mengungkapkan, dari penurunan tersebut nantinya DAU turun menjadi 17 %. Dimana sebelumnya ditahun 2025 sebesar Rp 717 Milliar turun menjadi Rp 591 Milliar.
“ Penurunannya sekitar 17,5 % sehingga atas itu kami memberitahukan kepada Pemerintah daerah supaya melakukan penyesuaian belanja agar apa menjadi program pemerintah terus berjalan seperti, pembangunan daerah terus berjalan. Ini juga akan menjadi tantangan daerah dalam mengelola daerah dengan ruang fiskal yang semakin kecil namun kita merasa optimis mampu mengelolanya ,” ungkapnya.
Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati Tetap Jalan Tetapi Disesuaikan Kondisi Keuangan
Sementara, Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengaku bahwa memang postur APBD Tahun 2026 mengalami penurunan tetapi itu bukan hanya bagi pemerintah Kabupaten Jayapura tetapi secara nasional.
“ Memang itu semua terjadi pada APBD secara nasional sesuai kondisi negara kita sehingga atas itu, kita menyesuaikan dengan anggaran. Ini juga dirasakan seluruh Indonesia sehingga kita akan menyusun program sesuai kondisi keuangan yang ada ,” ucapnya.
Yunus menegaskan, meskipun mengalami penurunan tetapi pelayanan publik akan ditingkatkan termasuk didalamnya visi dan misi.
“ Meskipun tidak bisa jalan secara keseluruhan disebabkan keuangan tetapi paling tidak tahun 2026 visi dan misi kami mulai jalan seperti, membayar honor para ondoafi, paguyuban, kepala suku kemudian peti jenazah digratiskan lalu beasiswa. Visi dan misi kami akan jalan walaupun tidak semua diwujudkan tetapi paling tidak ada yang jalan ditahun 2026 dengan kondisi keuangan secara nasional sehingga kita menyesuaikannya ,” tegasnya.(Redaksi)
