Kilaspapua, Sentani – Dalam masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura diharapkan semakin banyak anggota dewan yang menemui konstituennya guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus melihat implementasi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.
Seperti halnya reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Hermes Felle di Dapil 2 Sentani tentang masalah biaya pendidikan bagi Siswa Unggul Papua (SUP) di beberapa perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri yang berdampak pada anak-anak Papua penerima beasiswa hingga terancam drop out (DO) khususnya asal Kabupaten Jayapura.
Reses berlangsung Kediaman Hermes Felle, yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jayapura, di Kampung Yahim, Sentani, Kamis (22/6/2023).
Reses dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Dapil 2 Sentani, BKPSDM dan Bappeda Kabupaten Jayapura, Lembaga Pendidikan Sekolah Papua Harapan serta perwakilan orang tua mahasiswa.
Kepada media Hermes Felle mengatakan saat ini banyak anak-anak Papua yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat adanya penghentian beasiswa pendidikan dari Provinsi Papua.
“Ini harus menjadi prioritas dan harapannya segera ada kebijakan untuk bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Karena berbicara pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura maka penting untuk menyiapkan SDM yang unggul,” kata Hermes Felle.
Ia berharap ada anggaran khusus, misalnya melalui Alokasi Dana Otsus Papua untuk menjawab masalah ini.
“Harus didukung supaya penyiapan SDM sebagai sentral pembangunan bisa berjalan,” ucapnya.
Melalui reses ini akan ada aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, baik provinsi maupun pusat sehingga ada perhatian lebih lanjut.
“Tanggung jawab kita untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jayapura.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Timothius Demetouw mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura turut merasakan dampak dari situasi ini.
“Kita sebagai masyarakat Papua di Kabupaten Jayapura ikut merasakan situasi yang berkembang terkait dengan mahasiswa yang dulunya dibiayai oleh BPSDM Provinsi Papua, anak-anak tersebut tidak lagi dapat dibiayai BPSDM Provinsi Papua,” ujar Timothius Demetouw.
Situasi inilah yang menyebabkan para orang tua mempertanyakan kapan pembiayaan itu bisa digulirkan kembali seperti pada Otsus fase pertama.
“Karena Otsus fase kedua ini ada sejumlah perubahan, untuk pembiayaan melalui Dana Otsus itu diserahkan ke kabupaten/kota, sehingga harapan BPSDM Provinsi adalah mengalihkan mahasiswa untuk dibiayai dari masing-masing kabupaten/kota asal mahasiswa tersebut,” imbuhnya.
Namun demikan, lanjut Demetouw, hingga saat ini belum ada dokumen atau surat resmi dari provinsi yang melakukan pelimpahan mahasiswa dan sumber pembiayaan yang diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota.
“Sehingga melalui inisiatif dari DPR dalam masa reses mereka memfasilitasi pertemuan hari ini kepada Pemkab Jayapura dalam hal ini BKPSDM dan Bappeda untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Demetouw menjelaskan dengan adanya situasi ini maka selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kembali berapa mahasiswa yang akan dibiayai.
“Itupun harus diikuti dengan sumber pembiayaannya, sebab kalau kami membiayai itu, di Kabupaten Jayapura untuk saat ini APBD kami tidak bisa membiayai anak-anak itu,” jelasnya.
Untuk diketahui setelah proses verifikasi sementara jumlah mahasiswa Papua asal Kabupaten Jayapura yang kuliah di dalam negeri tercatat sebanyak 427 orang, sedangkan di luar negeri sebanyak 86 orang.
Dari jumlah tersebut Pemkab Jayapura harus menyiapkan biaya pendidikan setidaknya sebesar Rp77 miliar setiap tahunnya. (RZR)
