Kilaspapua, Sentani – Belasan dewat adat suku yang tergabung didalam Perkumpulan Dewan adat suku wilayah Tabi Provinsi Papua menggelar aksi demo damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Jayapura, Senin (21/10/2024).
Dari pantuan media ini dilokasi, Mereka tiba dihalaman parkir Kantor Bupati Jayapura sekitar pukul 09.30 wit sambil membawa spanduk bertuliskan pansel kursi pengangkatan Kabupaten Jayapura tidak taat pada peraturan Gubernur sehingga dewan adat minta kepada Pj Bupati Jayapura untuk membatalkan SK pansel Kabupaten Jayapura.
Ketua perkumpulan dewan adat suku wilayah Tabi, Daniel Toto kepada wartawan mengatakan, Yang kami lakukan ini adalah sebab kerja pansel sudah keluar dari aturan.
“ Pertama peraturan Pemerintah No.106 menjadi panduan. Dimana pada pasal 53 syarat khusus yang membolehkan butir a dan b yang dapat memberikan rekomendasi adalah lembaga adat atau lembaga lainnya yang diakui Pemerintah dan kami dewan adat suku diakui Pemerintah dan itu disertai dengan SK ,” katanya.
Maka itu, sambungnya kami berhak menilai dan menentukan siapa. Terkait itu, kami telah mengodok masing-masing nama dari wilayah tersebut namun gugur setelah melewati proses seleksi ujian tertulis ,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Daniel Toto menyebutkan, Pergub nomor 43 juga ikut dilanggar pasal 5 terjemahan dari pasal 53 , parahnya termasuk peraturan pansel juga dilanggar.
“ Seakan-akan kami dari adat tidak tahu baca atau buta huruf sehingga sangat disayangkan ,” sebutnya.
Daniel Toto membeberkan, soal ujian seleksi ujian tertulis ternyata juga sudah diperjualbelikan.
“ Bukan diduga, kami ada barang buktinya. Itu diperjualbelikan dan ada bukti pembayarannya sehingga kami mempertanyakan, Sebenarnya pansel DPRK ini hadir untuk kepentingan siapa ? ,” bebernya.
Sementara, Kepala bagian hukum Setda Kabupaten Jayapura, Thimiteus Taime mengungkapkan, aksi demo ini merupakan hal yang biasa terjadi karena ketidakpuasan dari masyarakat adat.
“ Jadi mereka ini adalah perkumpulan dewan adat suku wilayah Tabi dan mereka datang menyampaikan aspirasi melalui perwakilan dari masing-masing suku yang tak lolos pada tahapan seleksi yang dilakukan pansel DPRK Kabupaten Jayapura ,” ungkapnya.
Untuk aspirasi yang disampaikan, Timmy mengatakan, setelah diterima maka akan disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Pj Bupati, Sekda dan Ketua panpil pansel.
“ Untuk proses lebih lanjut terkait jawabab aspirasi ini sudah menjadi ranah kebijakan dari pimpinan sendiri ,” katanya.(Redaksi)
