Dalami pengaduan sertifikat tanah di Merauke, Tim pemberantasan mafia tanah Kejati Papua periksa 4 pejabat pertanahan  

oleh -139 views
Kepala Seksi Penerangan Hukum,(Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi,(Kejati) Papua, Aguwani, SH .( Foto. Kasipenkum Kejati Papua)

Kilaspapua, Jayapura- Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Papua kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang pejabat ATR/BPN pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua guna pengumpulan data dan bahan keterangan, Senin (11/4/2022).

Kepala Seksi Penerangan Hukum,(Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi,(Kejati) Papua, Aguwani, SH dalam release  yang diterima Redaksi KILASPAPUA.COM disebutkan bahwa, Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mendalami laporan pengaduan oleh pihak Frans Arys Gunawan terkait adanya dugaan tumpang tindih sertifikat pada lokasi tanah milik pelapor yang berada di Kabupaten Merauke yang tepatnya berada di Jalan Kali Weda Kabupaten Merauke,” ucapnya, Kamis (14/4/2022).

Menurutnya, Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Papua mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Kejaksaan Tinggi Papua kemudian mengeluarkan  Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Kep-04/R.1/Dek/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah yang menerima Laporan Pengaduan terkait penyerobotan tanah karena tumpang dindihnya penerbitan sertifikat pada objek tanah yang sama milik Frans Arys Goenawan cs. di Jalan Kali Weda Kabupaten Merauke.

Bahwa banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi papua terkait dugaan mafia tanah menimbulkan keresahan kepada Masyarakat yang mengakibatkan masyarakat saat ini perlu berhati hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah dengan melakukan pemeriksaan secara teliti asal usul tanah yang akan dibeli. Atas Hal tersebut menjadi perhatian Jaksa Agung Republik Indonesia dengan memerintahkan jajarannya pada Kejaksaan di seluruh Indonesia, untuk membasmi dan membongkar praktik Mafia Tanah serta memidanakan para Mafia Tanah yang sudah bekerja sama dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, juga berkongkalikong dengan penyelenggara pemerintahan, aparat hukum, serta kelompok-kelompok lainnya di masyarakat.

Bahwa saat ini Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Papua juga telah menerima beberapa Laporan Pengaduan terkait praktek-praktek Mafia Tanah di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua. Untuk itu kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar kami dapat terus bekerja dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *