Kilaspapua, Waropen- Bupati Waropen Yermias Bisai, SH menyampaikan pidato pengantar materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (LPP-APBD) Kabupaten Waropen tahun anggaran 20222, kepada DPRD Kabupaten Waropen, Senin (18/9/2023).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil ketua I Leonard Refasi didampingi Wakil ketua II Antonius Rumboisano di ruang Sidang DPRD Waropen yang di hari Pj. Sekda Waropen Jaelani, AP. M.Si dan pimpinan OPD lainnya.
Dalam laporan pengantar Bupati Waropen yang di sampaikan oleh PJ. Sekda Jaelani menyampaikan pengantar yang memuat pelaksanaan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang ditetapkan dan sajikan dalam bentuk per-angka.
Dalam laporan tersebut, realisasi anggaran pendapatan dan belanja anggaran Kabupaten Waropen tahun 2022 secara keseluruhan meliputi perbelanjaan dan pembiayaan terinci sebagai berikut, pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 948.405.760.857 dan telah direalisasikan sebesar RP. 973.442.684.564.60 atau 102.64% sehingga lebih dari anggaran sebesar RP. 25.036.923.707.60;
Sementara belanja dan transfer dianggarkan sebesar RP. 1.032.405.760.857 dan telah direalisasikan sebesar RP. 906.572.070.044 atau 87,81% sehingga kurang dari anggaran sebesar RP. 125.833.690.813.
Penerimaan pembiayaan dianggrkan RP. 162.000.000.000 direalisasikan RP.3.234.183.697.44 atau 22%. Pengeluaran pembiayaan anggaran sebesar RP. 78.000.000.000 direalisasikan sebesar RP. 45.429.922.856 atau 58,24% dan pembiayaan netto RP. 84.000.000.000 realisasi RP. 42.195.739.158.56 atau 50,23%.
“Dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah kabupaten Waropen tahun 2022 terdapat silpa sebesar Rp.28.019.174.019.44,” kata Sekda Jaelani, dan merincikan PAD, pendapatan transfer juga pendapatan lainnya serta merincikan perbelanjaan dari APBD Tahun 2022.
Lanjut Jaelani menyampaikan, terkait LHP perwakilan LHP BPK perwakilan Provinsi Papua yang menekankan pada realisasi anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap, maka kedepannya pemerintah akan meningkatkan sistem pengendalian internal yang memadai agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
Diharapkan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 Kabupaten Waropen dapat segera dibahas sesui dengan tatatertip DPRD, sehingga secepatnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Rich)
