Kilaspapua, Jayapura- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pencegahan korupsi di 12 kabupaten di Papua masih rendah pada tahun 2019. Salah satu penyebabnya, komitmen kepala daerah yang masih lemah dalam program pencegahan korupsi di daerahnya. Adapun 12 kabupaten dimaksud meliputi, Waropen dengan persentase mencapai 11 persen, disusul Nduga sebesar 12 persen, Tolikara 13 persen dan Mamberamo Raya dan Deiyai dengan persentase 14 persen. Untuk Mamberamo Tengah dan Pegunungan Bintang mencapai 18 persen, disusul Lanny Jaya 19 persen, Yahukimo dan Puncak 20 persen, Intan Jaya 22 persen dan Puncak Jaya 24 persen.
Koordinator Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua Komisi Pemberantasan Korupsi, Maruli Tua saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (26/2/2020) menuturkan, Papua Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan persentase pencegahan korupsi terendah disusul Papua.
Sementara DKI Jakarta adalah provinsi dengan persentase pencegahan korupsi sudah mencapai 91 persen. “Progses pencegahan korupsi di Papua hanya mencapai 32 persen, sedangkan Papua Barat 31 persen,” kata dia.
Menurut Maruli, rapor merah suatu daerah menunjukan keseriusan dan komitmen kepala daerah untuk berbenah meragukan. Hal ini membawa risiko yang lebih besar dalam tindak pidana korupsi di wilayah itu.
“Kalau potensi tidak melihat warna (rapor), namun risikonya lebih besar. Maka itu perlu adanya komitmen dan komitmen untuk berubah,” ujarnya.
Selama ini, KPK memberikan pendampingan bagi Provinsi Papua dalam program aksi pencegahan korupsi meliputi penggunaan aplikasi e-government, penguatan kapasitas inspektorat dan aparatur sipil negara serta optimalisasi pendapatan daerah, seperti pajak.
Dia pun menyesalkan belum adanya perubahan dalam pencegahan korupsi di daerah. Padahal KPK telah bersurat kepada para kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur pada awal Desember lalu.
“Sebagian masih ada alasan, kami sudah ke Tiom (Kabupaten Lanny Jaya), Karubaga (Kabupaten Tolikara), kami paham ada yang nyata tantanganya, tetapi sebetulnya itu teknis, kalau komitmen kuat ya banyaklah jalannya,” ujarnya.( muslih)
