Kilaspapua, Sentani- Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Wilayah Pembangunan II Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Musrenbang ini resmi dibuka Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, SSTP, MSi, yang dipusatkan di Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (17/2/2023).
Musrenbang Distrik Wilayah Pembangunan II, yang meliputi 5 distrik, yakni Depapre, Demta, Yokari, Raveni Rara dan Sentani Barat.
Triwarno kepada wartawan mengatakan, Musrenbang Tingkat Distrik Wilayah Pembangunan II Tahun 2023 RKPD Tahun 2024 ini, untuk melihat lebih jauh dalam proses perencanaan pengusulan prioritas program kegiatan, guna menjawab kebutuhan, persoalan, hambatan tantangan dan melihat potensi di masing-masing distrik.
Menurutnya, alasan Musrenbang Tingkat Distrik Wilayah Pembangunan II Tahun 2023 RKPD Tahun 2024 digabungkan sesuai dengan wilayah pembangunan, karena masing-masing distrik bisa membuat usulan prioritas program dan kegiatan.
Tapi ada juga usulan prioritas yang sifatnya lintas distrik baik itu potensi, persoalan-persoalan maupun hambatan itu ada yang lintas distrik, sehingga sangat baik digabungkan.
“Distrik ini berada di satu wilayah pembangunan tentunya punya karateristik, potensi yang sama yang berbeda dengan wilayah pembangunan yang lain, sehingga perlu disinkronkan, terutama wilayah-wilayah yang bersinggungan dalam satu wilayah itu biasanya punya potensi karateristik yang sama,” ujar Triwarno.
Triwarno mengatakan, diantaranya adalah penanganan stunting yang penyebab utamanya, terkait pendidikan rendah, perkawinanan usia dini, pola hidup yang kurang sehat, kemudian prilaku pola asuh juga faktor-faktor lain, sehingga dalam penanganan stunting ini perlu keterpaduan, untuk menangani dan menyelesaikan penyebab-penyebab stunting.
Musrenbang Tingkat Distrik Wilayah Pembangunan Tahun 2023 RKPD Tahun 2024 di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, meliputi 4 bidang, yakni sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan umum, yang mana di dalam 4 bidang itu sudah tercover program prioritas nasional dan juga program prioritas daerah, seperti pengatasi inflasi.(Release)
