Launching Restorative Justice, Kajari Jayapura : Bagi perkara pidana ancaman hukuman dibawah 5 tahun   

oleh -63 views
Kajari Jayapura didampingi Kapolresta, Kajati, Penjabat Walikota Jayapura, Ketua LMA Port Numbay dan Ondoafi saat serentak menekan sirene tanda launching Restorative Justice.

Kilaspapua, Jayapura- Perkara pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun akan dimungkinkan untuk dilakukan penghentikan tahap penuntunan. Hal itu terjadi setelah, Kajari Jayapura melaunching Obhe Warke Adhyaksa Restorative Justice di Kediamanan Ketua LMA,(Lembaga Musyawarah Adat) Port Numbay, George Arnold Awi, Senin (27/6/2022).

Kajari Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya, SH, MH mengatakan, Launching ini dilakukan guna melanjutkan program dari Jaksa Agung RI terhadap peraturan dalam ruang Restorative Justiva tahun 2020 artinya, Penyelesaian sebuah perkara diluar dari pengadilan dengan melihat beberapa pemenuhan kriteria.

“ Ini semacam pemulihan keadilan terhadap korban. Dimana, bila korban telah terpenuhi rasa keadilannya maka dimungkinkan ruang untuk dihentikan penuntunan terhadap kasus pidana yang dilakukan terdakwa,” katanya.

Untuk menjalankan ini, Kajari mengaku akan menggandeng LMA atau seluruh Ondoafi Port Numbay.

“ Apabila ada perkara-perkara pidana dibawah hukuman 5 tahun ditahap pertama dan belum menemukan perdamaian antara korban dengan terdakwa begitupun dengan keluarga terdakwa, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Para- Para adat. Tentunya itu dilakukan dengan dukungan dari Ketua LMA Port Numbay yang sangat mengapresiasi hal ini sebab kedepannya tidak dimenutup kemungkinan akan ada  perkara-perkara yang diselesaikan melalui Restorativa Justice,” akunya.

Soal kasus yang akan diselesaikan melalui Restorative Justice, Kajari membeberkan, berdasarkan peraturan Jaksa Agung yakni, perkara pidana hukuman dibawah 5 tahun.

“ Kunci utama adalah korban yang merasa telah terpenuhi rasa keadilannya. Makanya, terkait itu kami menggandeng adat sehingga saling bersinergi antara adat dengan hal-hal kehidupan hukuman modern yang akhirnya menghasilkan hukum positif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Musyawarah Adat,(LMA) Port Numbay, George Arnold Awi menilai Restorative Justice termasuk bagian dari kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.

“ Kalau diadat seperti ini sejak lama telah berjalan namun kini telah dilihat oleh Kejaksaan Agung. Umumnya diadat tidak ada hukuman fisik melainkan denda dan itu memberikan keadilan sehingga pada hakekatnya sama dengan Restorativa Justice. Makanya, Kami dari adat mengapresiasi launching tersebut,” pintanya.

Harapan kedepan, Kejari bisa melakukan tuntunan atau bimbingan kepada kami adat Port Numbay guna menjalankan Restorativa Justice yang telah dilaunching itu,” harapnya.

Dalam sambutannya, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, Restorative Justive ini mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Agung No.15 Tahun 2020 tentang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, konsiliasi hubungan pada keadaan sebelum kejadian dan bukan sebagai aksi pembalasan

“ Mampu menyelesaikan perkara ringan tanpa menuju kemeja hijau atau tanpa melalui pengadilan,” katanya.

Maka itu, diminta kepada Kejari Jayapura agar terus mencermati rasa keadilan ditengah masyarakat dengan melakukan program yang telah dilaunching ini dengan mempertimbangkan menerima rasa keadilan atau manfaatnya oleh masyarakat,” pintanya.(Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *