Kilaspapua, Jayapura- Otoritas Jasa Keuangan,(OJK) Papua dan Papua Barat menggelar kegiatan evaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat Tahun 2019 guna menyampaikan hasil evaluasi kinerja 13 (tiga belas) BPR di sepanjang tahun 2019.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan, selama tahun 2019 tekanan ekonomi global dan kondisi politik di dalam negeri yakni Pemilihan Umum turut mempengaruhi perekonomian nasional. Hingga Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% atau tertinggi kedua di Negara-negara G-20.Dalam pencapaian tersebut, OJK bersama industri keuangan termasuk BPR mampu berkontribusi melalui pelaksanaan fungsi intermediasi (penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit) dengan tetap menjaga profil risikonya. Secara khusus untuk BPR di Tanah Papua, DPK posisi November 2019 tumbuh sebesar 31,90% jika dibandingkan dengan November 2018 untuk 8 BPR di Papua dan sebesar 15,55% untuk 5 BPR di Papua Barat. Selain itu pencapaian pertumbuhan DPK BPR di wilayah Papua dan Papua Barat masih diatas pertumbuhan Nasional yang mencapai 12,63%,”katanya melalui release yang diterima Redaksi Kilaspapua.com,Jumat malam (14/2/2020).
Masih katanya, Pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78% di Papua dan sebesar -0,43% di wilayah Papua Barat. Pertumbuhan kredit di Papua cukup optimal meskipun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit nasional, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengubah skema pembayaran gaji ASN sehingga membatasi penyaluran kredit kepada ASN di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Papua. Sementara di Provinsi Papua Barat, terjadi penurunan penyaluran dikarenakan terdapat beberapa BPR yang meningkatkan mitigasi risiko dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sampai dengan pembatasan penyaluran kredit.
“ Selain itu, Pertumbuhan DPKjuga dimanfaatkan oleh BPR untuk menurunkan sumber dana selain DPK yang lebih mahal seperti pinjaman dari bank lain. Hal itu tercermin dari penurunan pinjaman bank lain pada posisi November 2019 sebesar -19,80% di Papua dan sebesar -35,16% di wilayah Papua Baratjika dibandingkan posisi November 2018. Hal tersebut berimplikasi terhadap aset BPR di Provinsi Papua yang tumbuh sebesar 2,51% dibandingkan posisi November 2018. Sementara pada Provinsi Papua Barat menurun 2,21%.
Dia mengungkapkan,selain melakukan evaluasi atas kinerja BPR/BPRS selama tahun 2019 terdapat beberapa materi yang disampaikan untuk meningkatkan kompetensi BPR terkait materi implementasi digitalpada BPR, di mana pada saat ini bisnis yang berbasis digital sudah tidak terelakan lagi akan mengubah cara masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan termasuk di dalamnya BPR. Selanjutnya juga akan dilakukan sharing atau berbagi ilmu dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT),”ungkapnya.
Secara keseluruhan, kegiatanevaluasi kinerja BPR merupakan agenda rutin yang diinisiasi oleh KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat pada setiap tahun untuk menyampaikan evaluasi kinerja BPR selama selama satu tahunterakhir. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kemitraan antara OJK sebagai Pengawas dan BPR sebagai pihak yang diawasi, maupun media untuk berdiskusi antar BPR itu sendiri.
Pada Malam Apresiasi Kinerja BPR akan disampaikan beberapa penghargaan untuk mengapresiasi kinerja BPR pada tahun 2019 sebagai berikut, Pertumbuhan Usaha Terbaik: BPR Modern Papua,Penampilan dan Pelayanan Terbaik: BPR Irian Sentosa, Penerapan Tata Kelola Terbaik: BPR Irian Sentosa dan Kepatuhan Online dan Tindaklanjut Pemeriksaan: BPR Phidectama Abepura.
