LSM Kampak Papua Demo di Kejaksaan, Herman Buiney : Pemda Waropen Tidak Anti Demo

oleh -1,564 views
Tampak LSM Kampak Papua saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Foto Istimewa

Kilaspapua, Waropen- Aksi Demontrasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) KAMPAK Papua di kantor Kejaksaan Serui terkait dugaan penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Waropen, Senin kemarin (4/9/2023) mendapat reaksi dari kalangan tokoh intelektual dan tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Waropen.

Penyampaian aspirasi oleh lembaga masyarakat tersebut dianggap lumrah, mengingat zaman demokrasi ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah dengan mekanisme yang ada.

Menyikapi aksi Demo KAMPAK Papua di Kejari Serui, kalangan tokoh intelektual muda Kabupaten Waropen, Kaleb Woisiri menyatakan, aksi tersebut merupakan sosial kontrol terhadap pemerintahan daerah agar adanya check and balance  dan tentunya menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam rangka sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah tentu demo KAMPAK Papua dipandang positif sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan agar momentum ini dapat dilakukan restrukturisasi secara profesional dan harus ada Reformasi pelayanan kesehatan,” Kata Kaleb Woisiri saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, dengan evaluasi yang baik di lingkungan dinas kesehatan agar masyarakat Waropen ke Puskesmas itu harus sehat. Kepala dinas harus kontrol bukan saja Keuangan di semua unit tapi juga keadaan Alkes atau peralatan medis untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati/menyembuhkan, meringankan, merawat, serta memulihkan orang sakit,  atau untuk memperbaiki tunuh manusia termaksud tindakan implan dan alat medis habis pakai serta obat-obatan. Persoalan obat-obatan dan alat farmasi diharapkan agar tidak dikomersilkan ke Apotik yang diduga sebagai bisnis.

Sebagai masyakarat intelektual berpesan kepada semua kepala puskesmas di kabupaten Waropen untuk memaksimalkan pelayanan dasar dengan memanfaatkan fasilitas alkes dan dan Dana Operasional Kesehatan (BOK) secara baik. Ada rumor dana BOK di potong oleh Dinas, jika rumor ini benar maka harus ada Langkah-lanhkah pembenahan, baik itu secara struktural dan secara hukum.

“Kita bangga karena hari ini semua Puskesmas ada dokter hingga 5 orang, ini langkah maju, tinggal dibenahi terus saja,” katanya menambahkan.

Mantan aktivis ini juga mengemukakan sebagai pejabat publik di lingkungan pemerintahan tentunya sudah tau resiko – resiko dalam jabatan,  apalagi menjadi PA dan PPK dalam sebuah proyek pemerintah. Maka terkait penegakan hukum di Waropen haruslah tegak lurus agar langkah – langkah hukum tidak dicederai dengan tendesi pribadi atau muatan politik dan dilakukan sesuai dengan reformasi penegakan hukum.

“Atensi yang penting adalah sebagai pejabat publik tentu tahu konsekuensi jabatan, apalagi menjadi PA dan PPK. Mari kita semua jaga Waropen agar tetap aman dan damai, jangan ada lagi pejabat Waropen yg tersandung hukum hingga masuk jeruji,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah kabupaten waropen melalui Kepala Sub Bagian Humas dan protokol Setda Kabupaten Waropen, Herman Buiney, S.ST saat dikonfirmasi terkait adanya aksi LSM Kampak Papua dengan berbagai tuntutan yang disampaikan di kejaksaan belum bisa memberikan keterangan lebih jauh akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah menerima kritikan, karena hal itu merupakan sebuah kontrol dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah daerah waropen tidak anti terhadap demo, karena itu merupakan sosial kontrol yang dilakukan masyarakat,” tutupnya. (Rich)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *