JK: DOB Papua Untuk Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat

oleh -38 views
Mantan Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla.(Foto. RZR)

Kilaspapua, Sentani – Mantan Wakil Presiden RI, H. Muhammad Jusuf Kalla, mengunjungi Provinsi Papua untuk melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua periode 2022-2027, serta melakukan silaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) maupun Organisasi Islam di tingkat Provinsi Papua, Rabu (29/6/2022).

Kedatangan Jusuf Kalla beserta rombongan di Bumi Cenderawasih disambut langsung Bupati Jayapura Mathius Awoitauw beserta jajaran, di VIP Room Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Terlihat pula Ketua PMI Provinsi Papua Zakeus Degey beserta pengurus dan Ketua DMI Provinsi Papua H. Mansur bersama sejumlah pimpinan Ormas Islam di Papua, dalam penyambutan ini.

Saat ditanya wartawan perihal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan cara pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

“Papua ini sangat luas sekali. Dengan infrastruktur yang tidak mudah (sulit), karena itu untuk mempercepat layanan kepada masyarakat itu memang harus dilaksanakan (pembentukan) DOB tersebut, untuk mempercepat layanan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla di VIP Room Bandara Sentani, Rabu (29/6/2022) siang.

Lebih lanjut dikatakan, DOB juga merupakan salah satu cara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Infrastruktur di Papua yang sulit ini, tentunya pemerintah harus mempercepat pembangunan agar lebih dekat dengan rakyatnya,” ujarnya menambahkan.

Seperti diketahui, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jusuf Kalla akan melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua periode 2022-2027.

Di samping itu, mantan Wapres ke-10 (era Presiden SBY) dan ke-12 (era Presiden Jokowi) ini bersilaturahmi dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Papua maupun Organisasi Islam lainnya di Provinsi Papua.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat telah menyepakati tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Pengesahan tiga RUU DOB Papua disepakati dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI dan DPD, Selasa (28/6/2022) lalu.

Adapun masing-masing RUU ini adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam penandatanganan pengesahan RUU DOB Papua, pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (RZR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *