Kilaspapua, Yapen – Puluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemalangan terhadap kantornya, Rabu (11/3/2020). Pemalangan dilakukan diduga sebagai bentuk protes kepada Pemerintah atas tidak tersedianya fasilitas kantor untuk mendukung kinerja para anggota Dewan.
Salah satu, anggota DPRD Partai Gerindra, Roy Palunga kepada wartawan menegaskan, sejak dilantik tiga bulan lalu fasilitas diruang kerja para anggota DPRD Yapen belum tersedia hingga saat ini.Hal itu menyebabkan, kendala dalam melaksanakan pekerjaan sebagai anggota Legislatif, apalagi yang membingungkan menurutnya saat menerima tamu yang datang berkunjung ke Gedung Rakyat tersebut.
“Fasilitas meja bangku saja di ruangan DPR ini tidak ada, kita bingung kalau ada tamu, kita taruh di mana,” tegasnya.
Lanjutnya,dewan yang duduk di Fraksi Gabungan Yapen membangun ini mengaku bahwa, tujuan penutupan sementara kantor DPRD tersebut, dilakukan agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen lebih serius memperhatikan keperluan anggota DPRD Yapen supaya dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Jadi saya kira apa yang dibuat teman-teman menutup kantor sementara agar Pemerintah Daerah bisa serius memperhatikan kita.Ketika sudah terisi kita, bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat yang datang ke tempat ini. Itu yang menjadi tujuan, kami tidak ada yang lain,” tegasnya.
Masih katanya, penutupan kantor oleh puluhan anggota dewan ini juga, merupakan hasil aspirasi dari mayoritas anggota yang sebagian masih berada di luar Kota, begitu juga pimpinan DPRD sementara telah mengetahui dan menyetujui hal tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, protes ketidak tersedian fasilitas di ruang kerja anggota Dewan, sebenarnya sudah beberapa kali dibahas dalam rapat dengan Sekretaris Dewan,(Sekwan) namun tak kunjung terealisasi.
“Kita sudah tiga kali rapat menanyakan ini tapi realisasinya tidak ada, dengan penutupan sementara ini dapat perhatian khusus,” ujarnya.
Soal jangka waktu penutupan yang dilakukan, Dia mengatakan, tergantung realisasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini,melalui Sekretaris Dewan,” katanya.
Senada juga disampaikan, anggota Dewan dari Fraksi Golkar, Franklin Numberi sangat menyesalkan ketindak tersedian fasilitas kerja anggota dewan perwakilan rakyat tersebut, padahal Komisi Legislatif telah dibagi terapi dalam ruangan Komisi hanya tersedia satu meja dan satu kursi.
“Sampai sejauh ini dalam ruangan Komisi Fraksi hanya satu meja satu kursi, padahal anggota ini sudah dibagi dalam Komisi-Komisi, itulah yang menjadi kendala di lembaga ini,” sesalkan.
Dia mengungkapkan, dari data badan keuangan daerah selama tiga bulan terakhir telah mengeluarkan anggaran sebesar 6 miliar lebih untuk keperluan DPRD, namun dari besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas kerja Dewan.
“Selama 3 bulan ini dari, hasil SP2D yang kami minta dari keuangan sudah mencapai 6 miliar lebih, sedangkan fasilitas dalam ruang-ruang Komisi belum tersedia,” ungkapnya.
Maka dari itulah, Sekretaris Dewan (Sekwan) memberikan keterangan terkait pengelolaan anggaran tersebut dan segera menyediakan fasilitas untuk mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Saya berharap Sekwan sendiri harus menyampaikan rincian kepada anggota dan mengambil langkah-langkah terkait persoalan itu,” tutupnya. (Rich)
