Kilaspapua, Sentani – Salah satu calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten,(DPRK) Jayapura, Esther Elisabeth Yaku, SE menyebutkan, tak lolosnya dirinya di seleksi ujian tertulis diduga ada intervensi oknum pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“ Karena saya mendapat telepon 2 kali sebelum 2 jam hasil ujian tertulis diumumkan di public oleh Pansel DPRK ,” sebutnya kepada wartawan di Sentani, Selasa (22/10/2024).
Esther menyakini ada kompromi yang dibangun untuk menjatuhkan saya apalagi alasan yang dipakai soal tidak lolosnya seleksi ujian tertulis dianggap tidak tepat.
“ Pansel sudah masuk angin. Menyikapi kejadian ini, kita memberikan edukasi apa bagi generasi muda dengan tahapan seleksi yang sedang berjalan ini. Kita tidak memberikan contoh yang baik bahwa, Pansel DPRK tidak menjalankan tahapan seleksi secara terbuka dan baik ,” ucapnya.
Maka itu, Esther minta secara resmi dan terhormat kepada Gubernur Papua, Pj Bupati Jayapura untuk segera menghentikan tahapan seleksi yang sedang berjalan yakni, seleksi ujian wawancara.
“ Dihentikan segera usut tuntas, kenapa bisa terjadi hal-hal yang saya alami sehingga diminta agar ini diusut tuntas sebab ini sudah masuk kategori penipuan yang dilakukan oleh pansel DPRK dan dampaknya ke proses hukum ,” pintanya.
Esther juga mengharapkan agar Pj Gubernur segera mengambil alih kerja pansel sebab kami sudah tidak percaya pansel dikarenakan tidak jujur dan tidak independen lagi sebab sudah berkompromi untuk menjatuhkan atau mengugurkan yang lain tanpa alasan yang kuat ,” harapnya.
Disamping itu, Esther juga minta agar MRP mendampinginya terkait proses yang dialami setelah sebelumnya laporan tentang ini telah disampaikan padahal ada akademisi didalam pansel namun tidak mampu memberikan telaah atas saran masukan dan keputusan yang diambil harus secara objektif
“ Segera keluarkan rekomendasi untuk menghentikan proses ini sekalian mengganti seluruh pansel DPRK sebab mereka tidak independen lagi ,” imbuhnya.
Sementara, Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa minta kepada calon DPRK yang tak lolos seleksi dan merasa keberatan agar membuat laporannya tertulis dengan dilampirkan bukti-bukti sebab dengan itu kita bisa melakukan klarifikasi apabila pengaduannya dilengkapi dengan bukti-bukti.
“ Kalau hanya bicara-bicara lalu ribut di Medsos bagaimana kita melakukan klarifikasi. Kalau mau buat laporan ke MRP silahkan tetapi tunjukkan bukti-bukti dimana pelanggaran itu terjadi sebab kita fitnah orang tidak bagus ,” pintanya. (Redaksi)
