Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, terus- menerus dan dalam jangka waktu tertentu hingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.
Media memiliki peranan penting untuk mengendalikan inflasi. Dimana, terjadinya inflasi tak hanya disebabkan dari barang dan jasa saja tetapi juga pemberitaan media. Media yang kredibel tentunya memberitakan informasi yang sebenarnya sebaliknya tidak memberitakan sesuai informasi bisa memicu Panic Buying atau disebut beli panik artinya tindakan membeli barang jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana atau untuk mengantisipasi kenaikan maupun penurunan harga.
Menurut Menteri Keuangan RI, Kekhwatiran inflasi sebagai dampak kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi saat ini belum beralasan. Maka itu, Inflasi baru berpotensi meningkat jika pertumbuhan melampaui kapasitas ekonomi potensial yang berada di kisaran 6,5 % hingga 6,7 %.
BI Papua Bersinergi Dengan Pemprov Papua Kendalikan Inflasi
Pemerintah Provinsi Papua beserta Jajarannya selalu berupaya mengendalikan inflasi, dimana kecenderungan kenaikan mulai dirasakan menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Contohnya, Bank Indonesia Provinsi Papua bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Gerakan Pangan Murah,(GPM) tanggal 22 Maret 2025 di Halaman PTC Entrop, Jayapura.
Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar menyebutkan, dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi di Papua sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H.(sumber Rilis BI Papua).
Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah,(TPID) juga menghadirikan Gerakan pangan murah dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan,(SPHP) dihalaman kantor distrik Sentani, Rabu (6/11/2024).
Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa mengatakan, tujuannya mengantisipasi agar tidak terjadi inflasi harga terhadap komoditas pangan apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan memasuki bulan desember hingga tahun baru.(Redaksi Kilaspapua.com).
Inflasi di Indonesia umumnya dibagi menjadi 3 komponen utama yakni, tekanan terhadap fundamental ekonomi contohnya, biayai pendidikan, sewa rumah, jasa ( pengendalian dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter ), harga diatur pemerintah contohnya BBM, listrik dan tarif ( pengendalian oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal) dan terakhir harga pangan melonjak contohnya, kenaikan harga pangan seperti, beras, cabai dan telur (pengendalian oleh TPIP dan TPIF sinergi pusat dengan daerah).
Penyebab inflasi
Terjadi ketika permintaan barang/ jasa lebih besar dari penawaran dan itu kerap dilakukan di Jajaran stakeholder di Papua, dengan menggelar pasar murah menjelang hari besar keagamaan, alhasil mampu menekan inflasi daerah sehingga terjaga stabilitas harga dipasar.
Selain itu diipengaruhi juga kenaikan biayai produksi seperti, upah, bahan baku dan energi. Hal ini bisa dilihat dari harga BBM di Provinsi Papua Pegunungan. Tak dipungkiri harga BBM antar daerah di Papua dengan Provinsi Papua Pegunungan berbeda, jika di Kota Jayapura dihargai sekitar Rp 6.800 perliter tidak dengan Papua Pegunungan bisa menyentuh harga Rp 10.000 – 15.000 perliter tergantung daerah, semakin pendalaman maka semakin lebih mahal dan itu disebabkan ongkos angkut yang terbilang mahal hingga tiba dilokasi tersebut.
Termasuk juga dipengaruhi kenaikan harga barang dari luar negeri (Impor) contohnya, pelemahan rupiah seperti, harga gandum impor naik sehingga menyebabkan harga mie instan naik.
Maka itulah, perkembangan inflasi mesti diukur setiap waktu tertentu dan itu diukur melalui Indeks Harga Konsumen,(IHK) oleh BPS yang melaporkan bulanan setiap awal bulan dihari kerja berdasarkan perubahan IHK yang terjadi secara bulanan dan tahunan. Contohnya, Inflasi September 2025 secara bulanan tercatat 0,21 % dan tahunan sebesar 2,65 %.
Oleh sebab itulah, sangat penting dilakukan cara pengendalian inflasi seperti, keterjangkauan harga tentunya itu mampu menjaga daya beli masyarakat, ketersediaan pasokan. Hal ini berhubungan dengan menjamin ketersediaan barang pokok, kelancaran distribusi. Ini dilakukan dengan memperbaiki rantai pasok dan logistik serta komunikasi efektif. Berhubungan dengan pengelolaan ekspektasi public terhadap harga sehingga tidak menimbulkan panik beli kepada masyarakat.
Berdasarkan data BPS ,inflasi September 2025 tercatat sebagai besar Provinsi Papua mengalami inflasi, Provinsi Papua berada diangka 0,99. Jika didasarkan wilayah Maluku- Papua, tercatat inflasi tertinggi menyentuh Provinsi Papua Pegunungan 3,55 % sedangkan deflasi terdalam Maluku Utara 0,17 %.
Disisi lain, komoditas penyumbang andil inflasi/ deflasi September 2025 di Provinsi Papua inflasi terdiri dari, angkutan udara 0,23 , tomat 0,23 , buah pinang 0,09 , emas perhiasan 0,08 dan udang basah 0,01 kemudian deflasi terdiri dari cabai rawit – 0,15 , kangkung – 0,09 , sekolah menengah atas – 0,07 , sirih -0 05 dan cabai merah – 0,04 .
Maka itulah, Media dijadikan sebagai penyalur informasi kebijakan ekonomi, framing berita mempengaruhi persepsi harga, resiko misinformasi & sensationalisme, media lokal papua – jembatan pusat- daerah.(**)
Penulis Tumbur Gultom/ Media Kilaspapua.com
